REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Sekitar 50 anggota parlemen pada pemerintahan Perdana Menteri Inggris Theresa May bertemu untuk membahas bagaimana dan kapan mereka bisa memaksa May turun dari jabatannya
Dilansir BBC, Rabu (12/9), kelompok anggota parlemen tersebut adalah penentang usulan PM May menyangkut kesepakatan pasca-Brexit dengan Uni Eropa. Mereka tergabung dalam Kelompok Penelitian Eropa (ERG) anti-Eropa dalam partai Konservatif pimpinan May, melakukan pertemuan pada Selasa malam. Mereka secara terbuka membicarakan masa depan May sebagai pemimpin, kata BBC dengan mengutip sumber tidak disebutkan namanya.
Dalam pertemuan itu, beberapa anggota mengatakan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap May. Berdasarkan atas aturan Partai Konservatif, pemilihan pemimpin bisa dilakukan jika 15 persen anggota parlemen Konservatif, yang saat ini berjumlah 48 dari 315 anggota parlemennya, menuntut pemungutan suara untuk menentukan mosi tidak percaya.
ERG mengecam rencana May untuk membuat Inggris tetap berada di zona perdagangan bebas barang dengan Uni Eropa setelah Inggris meninggalkan kelompok negara Eropa itu pada Maret tahun depan. Namun, ERG sendiri juga mendapat kecaman karena tidak berhasil memberikan suatu alternatif yang lebih rinci.
Pemimpin ERG, Jacob Rees-Mogg, mengatakan pada Selasa bahwa kelompoknya akan mengungkapkan proposalnya pada Rabu. Proposal itu menyangkut bagaimana Inggris dapat meninggalkan Uni Eropa tanpa membangun perbatasan dengan pengawasan sangat ketat antara Irlandia Utara dan Irlandia. Topik itu merupakan salah satu masalah yang tetap mencuat dalam mengamankan kesepakatan Brexit.
BBC mengatakan para anggota parlemen yang berkumpul dalam pertemuan Selasa malam telah membahas kemungkinan sejumlah rencana. Hal itu akan tergantung pada apakah May bisa mengamankan kesepakatan dengan Uni Eropa berdasarkan proposalnya sendiri. Pertemuan Selasa tidak diikuti oleh para tokoh senior ERG.
BBC melaporkan bahwa ERG tampaknya tidak akan memaksakan penyelenggaraan pemilihan pemimpin kecuali yakin bahwa mereka memiliki kandidat yang bisa menang. Keretakan dalam partai May telah memburuk minggu ini. Mantan menteri luar negeri yang mundur dari kepemimpinannya, Boris Johnson, membanding-bandingkan rencana May dalam sebuah kolom surat kabar dengan mengenakan "rompi bunuh diri" terhadap undang-undang dasar Inggris.
Kalangan yang meragukan rencana May mengeluh bahwa menerima kesepakatan perdagangan barang bebas dengan Uni Eropa akan berarti bahwa Inggris harus mengikuti aturan Uni Eropa, bahkan setelah Inggris keluar dari kelompok itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika