REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mempersilakan koalisi partai politik pengusung pasangan bakal calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait iklan Presiden Joko Widodo di bioskop-bioskop. Ia mengatakan tidak mungkin Jokowi-Ma'ruf Amin berkampanye di bioskop.
"Bagus dilaporin saja, jadi gak tafsir-tafsir sendiri biar Bawaslu menentukan ada pelanggaran atau tidak," tegas Masinton di Jakarta, Jumat (14/9).
Masinton mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak mungkin kampanye di bioskop untuk mempersiapkan pemenangan Pilpres 2019. Anggota Komisi III DPR RI ini menilai banyak tempat yang lebih pas digunakan untuk kampanye.
"Enggak (kampanye), masak (Jokowi) kampanye di bioskop," ujar Masinton.
Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo RI Ferdinandus Setu mengatakan iklan layanan kinerja pemerintah di bioskop merupakan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai humas pemerintah sesuai amanat Undang-Undang.
"Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menjalankan tugas sebagai Humas Pemerintah (Goverment Public Relation) sebagaimana amanat UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No 54 Tahun 2015 dan Inpres No 9 Tahun 2015," demikian disampaikan Ferdinan dalam keterangan pers, Rabu (12/9).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut masyarakat perlu mendapatkan informasi tentang hasil kerja pemerintah terkait polemik iklan berjudul "2 musim 65 bendungan" yang diputar di sejumlah bioskop.
"Ya masyarakat kan perlu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mana yang sudah, mana yang dalam proses, mana yang akan dikerjakan. Kita ini ingin menyampaikan apa adanya ya," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah acara Peresmian Pembukaan Kongres XXXVI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia bertema 68 Tahun GMKI Mengabdi untuk Indonesia di di Auditorium The Forest Resort Pamoyanan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Iklan yang tayang di sejumlah bioskop dan menampilkan hasil pembangunan pemerintah itu dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Sejumlah pihak menyebut iklan itu sebagai bagian dari kampanye Presiden Joko Widodo jelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Namun Presiden menambahkan sudah menjadi peran dan tugas Komenkominfo untuk menjadi humas pemerintah atau "government public relations".
"Itu kan memang tugasnya Kominfo, itu amanat UU bahwa baik pembangunan yang sudah selesai atau masih dalam proses atau belum selesai harus terus diinfokan agar mereka ikuti. Apa yang dikerjakan pemerintah, apa yang belum, apa yang akan (dikerjakan), kan begitu," kata Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika