REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu Ketua Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU), Amizar Isma meminta para pengurus IPNU mengundurkan diri dari jabatannya saat maju sebagai calon legislatif (caleg) pada Pileg 2019. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Kiai Ma'ruf.

“Kita harus meneladani KH. Ma’ruf Amin yang mundur dari jabaran Rais Aam PBNU ketika resmi ditetapkan sebagai cawapres mendampingi Pak Joko Widodo,” ujar Amizar kepada Republika.co.id melalui keterangan tertulisnya, Rabu (26/9).

Amizar menyebut bahwa PP IPNU merupakan cerminan PBNU di level pelajar, sehingga apa yang dicontohkan oleh Kiai Ma’ruf juga perlu dilakukan oleh para elite IPNU.

Menurut Amizar, pengunduran ini diperlukan agar para pengurus bisa konsentrasi dengan tugas-tugas untuk membesarkan organisasi. Karena, Pencalegan juga membutuhkan konsentrasi yang besar, sehingga akan sulit berkonsentrasi pada dua tugas yang berbeda.

Pengunduran diri ini menurut Amizar merupakan amanat dari aturan organisasi yang tertuang dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PP IPNU.

“Jika kita buka arsip PD/PRT dan hasil urun rembuk di Boyolali, Jawa Tengah beberapa tahun lampau, jelas disebutkan bahwa semua kader IPNU yang akan melaju dalam politik praktis mesti mengangkat pantatnya dari kursi jabatan yang didudukinya,” ucap Amizar.

Saat ini memang ada sejumlah elite PP IPNU yang terdaftar dalam daftar caleg tetap (DCT) yang dikeluarkan KPU. Di antaranhya seperti Ketua Umum PP IPNU Asep Mujahid Irfan, Sekretaris Umum Hadison Usmar, dan Bendahara Umum, Muhammad Iksan Saruna.

“Seharusnya para elite IPNU yang maju pada Pemilu 2019 mendatang mengundurkan diri agar tidak menjadi pergunjingan di kalangan kader, serta tidak menggangu langkah organisasi,” kata Amizar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika