REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, di saat tanggap darurat bencana gempa bumi dan tsunami yang menerjang Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini penanganan darurat masih dilakukan di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, ribuan korban gempa di Pulau Lombok dan Sumbawa masih memerlukan banyak bantuan. Percepatan pemulihan dampak gempa juga masih dilakukan.
Ia menyampaikan, berikut perkembangan penanganan dampak bencana gempa bumi di Lombok dan Sumbawa per Senin (1/10) jam 07.00 WIB. Berdasarkan data yang diterima dari Posko PDB Provinsi, sebanyak 564 orang meninggal dunia.
"Sebanyak 1.584 orang mengalami luka-luka, sebanyak 445.343 mengungsi," kata Sutopo melalui keterangan tertulis kepada Republika, Senin (1/10).
Ia menyampaikan, rumah rusak sebanyak 149.715 unit. Rumah yang siap dibangun kembali sebanyak 22.073 unit. Rumah yang telah dibongkar 4.679 unit.
Sebanyak 124.423 unit rumah sudah terverifikasi. Sebanyak 95.882 unit rumah telah di-SK-kan. Buku tabungan yang telah terbit sebanyak 17.464 unit rumah.
"Total buku tabungan telah berisi saldo 2.623 unit, total Pokmas terbentuk 54 TIM, Rumah Risha 348 keluarga, Rumah non Risha 60 keluarga," ujarnya.
Kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebanyak 3.818 unit. Fasilitas peribadatan yang siap dibangun kembali 145 unit.
Sementara fasilitas pendidikan yang siap dibangun kembali 68 unit. Fasilitas kesehatan yang siap dibangun kembali dua unit. Total fasilitas perkantoran yang siap dibangun kembali delapan unit.
Sutopo menyampaikan, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak di antaranya logistik permakanan (MSS), air bersih, MCK dan sanitasi. Kemudian layanan kesehatan dan trauma healing, hunian sementara berupa terpal atau tenda untuk warga yang mengungsi komunal atau mengungsi mandiri di depan rumahnya.
Mereka juga membutuhkan selimut, keamanan petugas dan warga, kebutuhan bayi dan balita, tenda terpal untuk fasilitas umum dan sosial, tikar serta kelambu. Direkomendasikan percepatan penetapan SOP perbaikan rumah rusak, dukungan perkuatan hunian sementara dan imbauan kepada masyarakat untuk kembali ke rumah serta percepatan proses verifikasi oleh pemerintah daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika