REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap janji Presiden Joko Widodo terkait rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa. Pemprov NTB akan terus menyampaikan aspirasi warga terkait dana bantuan kepada pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah mengatakan akan menagih janji Jokowi karena proses verifikasi rumah rusak yang dilakukan pemkab dan pemkot sudah hampir rampung. "Pastilah (kami tagih), apalagi sudah dijanjikan ke masyarakat," kata dia kepada wartawan di Gedung DPRD NTB, Rabu (3/10).
Pemprov NTB menatap program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan dengan mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Pemprov NTB Rosiady Sayuti mengatakan dalam janji yang dikatakan presiden, persoalan permukiman dan rekonstruksi untuk fasilitas umum bisa rampung pada tahun ini.
"Intinya jangan sampai karena bencana Palu dan Donggala, janji-janji Bapak presiden kemudian tertunda," ujar dia di Kantor Pemprov NTB, Rabu (3/10).
Rosiady mengatakan, Gubernur NTB Zulkieflimansyah terus menjalin komunikasi dengan Jokowi terkait progres dana bantuan untuk pembangunan rumah. Di sisi lain, ia optimistis program pembangunan rumah warga bisa terealisasi meski pemerintah pusat sedang fokus pada penanganan darurat bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng).
"Kan masih dijanjikan, mudah-mudahan (dananya) ada," ucapnya.
Sumber lain
Satuan Tugas (Satgas) Aman Nusa II Polda NTB membersihkan 1.248 rumah terdampak gempa di sejumlah wilayah di Pulau Lombok dan Sumbawa selama September.
Selain menunggu bantuan pemerintah pusat, Pemprov NTB melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan dana rehabilitasi mulai dari memanfaatkan sumber daya yang ada hingga mencari bantuan dari sumber lain. Terkait sumber daya yang ada, Rohmi mengatakan, minimal warga bisa bertahan dari datangnya musim penghujan.
"Intinya kita tidak boleh menunggu, dalam posisi sekarang kita harus percaya diri dengan kekuatan kita sendiri," katanya menambahkan.
Rohmi mengatakan Pemprov NTB terus berkoordinasi dengan bupati dan wali kota yang wilayahnya terdampak dalam proses pemulihan pascagempa. "Sedang kita koordinasikan ya, sekarang satu kuncinya adalah bagaimana kita menjaga kondusivitas di daerah kita," ujar Rohmi
Rosiady mengatakan Pemprov NTB juga sedang memikirkan cara untuk mencari bantuan dari sumber lain dalam penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai upaya antisipasi jika dana bantuan dari pemerintah pusat mengalami hambatan. "Dari pemda kami tentu antisipasi, bentuk antisipasinya kita cari dana dari berbagai sumber," Rosiady.
Ia mengatakan Pemprov NTB juga mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus membantu pemulihan pascagempa di di desa binaan masing-masing. "Pak gubernur perintahkan OPD setiap hari turun, kan ada desa binaan sehingga selalu dilaporkan secara harian," kata dia.
Bersabar
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah.
Rohmi pun meminta masyarakat untuk bersabar. Ia menjelaskan, proses pemulihan pascabencana memerlukan waktu.
Rohmi mencontohkan pemulihan bencana di Aceh yang membutuhkan waktu hingga lima tahun dan Jogja selama tiga tahun. "Kalau kita lihat Aceh dan Jogja, enggak ada yang rehabilitasi selesai kurang dari satu tahun,” kata dia.
Apalagi, ia mengatakan, Donggala dan Palu juga sedang menghadapi musibah bencana. “Dengan adanya bencana Palu dan Donggala, kita terhenyak bahwa ada saudara kita yang jauh lebih menderita dari kita," ucapnya.
Rohmi menilai, kebersamaan menjadi kunci utama dalam proses pemulihan pascagempa. Ia mengajak seluruh pihak membangun nada-nada optimis untuk warga terdampak gempa.
Baca Juga: Gempa Palu Buat NTB Siapkan Upaya Rehabilitasi Sendiri
Ikuti Whatsapp Channel Republika