REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh tim sukses pemenangan pemilu harus bisa menangkal kampanye hitam. Dia mengatakan, tim harus bisa menjawab kampanye negatif dengan penjelasan program-program yang dimiliki pasangan kandidat presiden dan wakil presiden nomor urut 01.
"Narasi besar itu harus satu garis dari nasional sampai ke daerah. Tak usah terpancing oleh hal-hal seperti itu (kampanye hitam dan negatif)," kata Jokowi usai menghadiri rakernas tim kampanye di Surabaya, Ahad (28/10).
Jokowi mengatakan, seluruh tim kampanye di level nasional maupun daerah harus bisa menjelaskan program-program yang diusung pasangan calon. Sejumlah program yang harus mampu dijelaskan tim kampanye antara lain berkaitan dengan infrastruktur, pembangunan air bandara, pelabuhan, jalan tol, bendungan, waduk.
Juta program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Nontunai, pembagian sertifikat, reforma agraria, dan perhutanan sosial. Program lainnya yang harus dikuasai oleh tim sukses adalah yang berkaitan dengan dana desa yang belakangan diikuti oleh program dana kelurahan.
"Jadi bisa menjelaskan kegunaannya, untuk apa, dan ke depannya akan seperti apa.," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta tim untuk bisa menjawab isu seputar tudingan antek asing. Dia juga meminta tim bisa menjelaskan secara sederhana kepada masyarakat terkait isu PKI yang melekat kepada dirinya. Jokowi meminta tim untuk bisa menjelaskan isu perihal Blok Mahakam, Blok Rokan, hingga head of agreement dan sales-purchase of agreement terkait Freeport.
"Kemudian juga yang berkaitan dengan tenaga kerja asing yang sebetulnya seperti apa sih, harus bisa menjelaskan. Karena ini yang diserang kan itu-itu terus," kata Jokowi.
Hal tersebut diungkapkan Jokowi usai menghadiri rapat kerja nasional (rakernas) Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Tim Kampanye Daerah (TKD). Kesempatan itu digunakan kandindat pemimpin nomor urut 01 itu untuk memberi pengarahan kepada tim pemenangannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika