REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Adburahman Suhaimi mengatakan, posisi wakil gubernur (Wagub) harus segera diisi. Menurut dia, sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri dua bulan belakangan, Gubernur Anies Baswedan tak bisa bekerja maksimal.
"Pak Gubernur dalam hal ini harus berjuang sendiri. Ada hal-hal yang harusnya bisa didelegasikan ke wagub, karena kosong, akhirnya menjadi pincang," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (1/11).
Ia mengakui, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara PKS dan Partai Gerindra dalam mengajukan nama calon wagub. Hingga hari ini, PKS masih berkomitmen mengusulkan dua nama, yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
Menurut dia, dua nama itu diajukan sesuai dengan komitmen Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ihwal Partai Gerindra yang mengusulkan nama M Taufik, kata dia, itu merupakan urusan internal partai di bawah pimpinan Prabowo.
"Kita bukan ngotot, tapi kita menjalankan komintmen saja yang dari Pak Prabowo," ujar dia.
Suhaimi mengatakan, sosok yang dapat menggantikan Sandiaga harus memiliki satu visi dengan Anies, sehingga bisa menunaikan janji-janji saat kampanye. Selain itu, sosok calon wagub harus memiliki sikap yang baik dan bisa bekerja sama dengan DPRD.
Hal itu, kata dia, tercermin dalam diri Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. "Sejauh ini kita masih ajukan dua nama itu. Nama kita sudah dikasih ke Gerindra. Gerindra saja menanggapinya bagaimana," kata dia.
Ia mengatakan, PKS sudah mendengar bahwa Partai Gerindra mengajukan pertemuan membahas posisi wagub pada Senin (5/11). Dalam pertemuan itu, ia berharap, bisa dihasilkan kesepakatan.
Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Syarif mengatakan, proses pemilihan wakil gubernur (Wagub) DKI tak bisa dilaksanakan jika Tata Tertib (Tatib) DPRD belum dirampungkan. Menurut dia, saat ini pembahasan Tatib DPRD molor dari waktu yang sudah ditentukan.
"Itu kan rencana 15 Oktober lalu sudah diparipurnakan, tapi molor lagi. Sudah molor berapa hari ini. Bagaimana kita bisa bicara soal pemilihan, tatibnya belum selesai," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (31/10).
Ia menegaskan, proses pemilihan Wagub tak akan bisa dilakukan, meskipun partai pengusung sudah sepakat mengajukan nama calon. Namun, ia mengaku tak bisa mendesak Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang bertugas membahas Tatib.
Menurut dia, dalam Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP), tak ada batasan waktu dalam menentukan posisi Wagub yang ditinggalkan. Sebagai pribadi, ia berharap Tatib dapat rampung dalam dua pekan ke depan.
"Karena itu sabar, tak usah terburu-buru. Karena memang UU dan PP tak mengatur batasan waktu. Kalau pribadi, dua tiga minggu harus selesai lah," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika