REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL - Korea Utara (Korut) memperingatkan, pihaknya dapat melanjutkan kembali kebijakan negara yang bertujuan untuk memperkuat program persenjataan nuklir. Hal ini akan dilakukan jika Amerika Serikat (AS) tidak mencabut sanksi ekonomi terhadap negara itu.
Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Korut pada Jumat (2/11) malam. Kementerian itu mengatakan Korut dapat mengembalikan kebijakan "pyongjin", yang berarti kemajuan ganda, untuk mengembangkan senjata nuklir jika AS tidak mengubah pendiriannya.
“AS berpikir 'sanksi dan tekanan' yang berulang-ulang itu akan mengarah pada 'denuklirisasi.' Kami tidak bisa menahan tawa pada gagasan bodoh semacam itu. Peningkatan hubungan dan sanksi adalah dua hal yang tidak sesuai,” kata pernyataan itu.
Setelah serangkaian uji coba nuklir dan rudal yang provokatif tahun lalu, Kim Jong-un bergeser ke upaya diplomasi ketika ia bertemu dengan Presiden AS Donald Trump. Ia juga melakukan tiga pertemuan puncak dengan Presiden Korea Selatan (Korsel), Moon Jae-in, yang melobi keras untuk menghidupkan kembali diplomasi nuklir antara Washington dan Seoul.
Namun, Korut bersikeras bahwa sanksi harus dicabut sebelum ada kemajuan dalam pembicaraan tentang nuklir. Hal ini memicu keraguan apakah Kim mau melepas program nuklirnya yang ia lihat sebagai jaminan terkuatnya untuk bertahan hidup.
Menjelang pertemuan puncak pertamanya dengan Moon pada April lalu, Kim mengatakan negara harus mengalihkan fokusnya ke pembangunan ekonomi. Hal itu dilakukan karena kebijakan "pyongjin" telah mencapai kemenangan besar.
Dia juga menyatakan Korut akan menghentikan uji coba nuklir dan rudal jarak jauhnya, serta menutup tempat uji coba nuklirnya. Korut secara sepihak telah membongkar tempat uji coba nuklirnya pada Mei lalu, tetapi tidak mengundang para ahli internasional untuk mengamati dan memverifikasi pembongkaran tersebut.
"Jika AS terus bertingkah sombong tanpa menunjukkan perubahan dalam pendiriannya, sementara mereka gagal untuk memahami permintaan berulang kami, DPRK dapat menambahkan satu hal ke kebijakan negara untuk mengarahkan semua upaya ke konstruksi ekonomi yang diadopsi pada April lalu, dan sebagai hasilnya, kata 'pyongjin' mungkin akan muncul lagi," papar pernyataan itu.
Moon mengatakan kemajuan hubungan antar-Korea adalah hal yang penting untuk menyelesaikan kebuntuan masalah nuklir. Sejumlah CEO Korsel menemani Moon dalam kunjungannya ke Pyongyang pada September lalu.
Saat itu dia dan Kim setuju untuk menormalkan operasi di sebuah taman pabrik yang dijalankan bersama dan membuka akses transportasi kedua negara. Kesepakatan ini menyuarakan optimisme bahwa sanksi internasional dapat berakhir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika