REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bappeda Sulawesi Tengah Patta Tope memperkirakan, total dana yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak gempa serta tsunami yakni sebesar Rp 18 triliun. Adapun dana yang digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah berasal dari APBN, APBD, dan terdapat beberapa dana pinjaman serta loan (pinjaman atau kredit).

"Loan itu sudah ada dari ADB (Asian Development Bank) Rp 7,5 triliun tapi dipersiapkan untuk Sulteng dan Lombok, sisanya tentu dari APBN dan kemampuan APBD kita," ujar Patta di Kantor Wakil Presiden, Senin (5/11).

Adapun, pemerintah akan membuat rencana aksi untuk menghitung porsi anggaran yang ditanggung oleh provinsi dan kabupaten. Patta menjelaskan, kemungkinan kebutuhan anggaran bisa saja berubah sesuai dengan pemetaan daerah zona merah dan relokasi yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu satu bulan.

"Nanti dihitung ulang, datanya berubah terus, jadi nanti kita perbaiki, divalidasi, jadi mungkin kita tahu Desember nanti kalau ada perubahan APBN," kata Patta.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan, jumlah unit rumah yang akan dibangun disesuaikan dengan jumlah kepala keluarga. Adapun berdasarkan data resmi pemerintah daerah, terdapat 16.000 kepala keluarga yang membutuhkan tempat tinggal baru. Dengan jumlah tersebut maka diperkirakan membutuhkan luas lahan 1000-1500 hektare.

Longki mengatakan, dana yang digunakan untuk pembangunan fisik berasal dari pemerintah pusat, loan, pinjaman, grand, dan juga sumbangan pihak ketika. Adapun menurut Longki sudah banyak pihak ketika yang menawarkan sumbangan untuk membangun rumah. Selain perumahan, pemerintah juga akan membangun infrastruktur seperti jalan, saluran air bersih, dan listrik.

"Tahun depan, semua pembangunan fisik dimulai," kata Longki. 

Baca juga: BPN akan Laporkan Bupati Boyolali ke Kepolisian

Baca juga: Mayweather akan Bertarung Lawan Kickboxer Asal Jepang

Ikuti Whatsapp Channel Republika