REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno menyambut baik terkait rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan rumah layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dengan uang muka sebesar 0 persen. Ia menilai Jokowi melihat data yang sama dengan data yang ia pakai di DKI.
"Bahwa tuntutan masyarakat untuk mendapatkan perumahan dengan harga terjangkau dengan cicilan dan DP yang tidak memberatkan itu juga diperlukan di seluruh wilayah Indonesia," kata Sandiaga di Kantor Sekretariat PS 19-NKRI, Kamis (8/11).
Sandiaga menilai aparat kepolisian dan TNI layak mendapatkan rumah dengan uang muka 0 persen lantaran polisi dan TNI sudah berjuang mempertaruhkan nyawanya. Mantam gubernur DKI Jakarta itu enggan menjawab ketika disinggung ada tidaknya unsur politis di dalam kebijakan itu.
"Nanti pengamat saja yang berkomentar, tapi saya melihat bahwa ini memang dibutuhkan. Nanti biar masyarakat yang menilai ini politis atau enggak, karena semua balik kepada niatnya," ujarnya.
Pemerintah tengah menyiapkan rumah layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dengan uang muka sebesar 0 persen. Menurut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pembangunan rumah layak akan dilakukan dalam skala yang besar bagi 945 ribu ASN, 275 ribu Prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri.
"Tetapi yang jelas kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang baik, layak bagi 945 ribu ASN, 275 ribu Prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri," kata Jokowi saat membuka ratas pembahasan penyediaan rumah bagi ASN, TNI, dan Polri, Rabu (7/11).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan memberikan dukungan dan meringankan beban ASN, TNI, Polri untuk memiliki rumah layak. Rencananya, rumah yang dibangun dengan skala besar ini akan berbentuk rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan skema khusus untuk hunian ASN, TNI, Polri.
Skema khusus tersebut berupa uang muka atau DP sebesar 0 persen dengan masa pinjaman yang dapat mencapai 30 tahun. Selain itu, ASN, TNI, dan Polri juga dapat membayar cicilan hingga usia pensiun maksimum 75 tahun dengan syarat pertama kali mengajukan pinjaman berusia maksimum 53 atau 55 tahun.
"Kemungkinan kita akan mencoba skema seperti di FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang sudah ada," ujar Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika