REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG— Calon presiden RI petahana Joko Widodo (Jokowi) meminta tim pemenangannya cepat menanggapi setiap isu dan fitnah yang berkembang.
Permintaan itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan caleg partai koalisi dan konsolidasi partai pendukung Jokowi di Hotel Asrillia, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (10/11).
"Di Jabar akhir-akhir ini hoaks dan fitnah mulai menanjak tajam. Jadi harus dikonter dengan baik," ujar Jokowi dalam sambutannya.
Jokowi mengatakan, mengenai isu dia antek asing sudah mulai empat tahun lalu disampaikan terus.
Padahal, Blok Mahakam sudah puluhan tahun dipegang asing tapi sejak 2016 diserahkan ke Pertamina. "Itu banyak yang ga tau," katanya.
Untuk menjawabnya, kata dia, para pendukung dan relawannya cukup menjabarkan fakta bahwa pengelolaan Blok Mahakam dan Blok Rokan yang awalnya dikuasai Jepang dan Amerika Serikat, kini 100 persen jadi milik Indonesia melalui Pertamina.
Saham Indonesia di Freeport di Papua pun dari awalnya hanya 9 persen menjadi 51 persen secara hukum, perjanjian, dan kesepakatan.
“Itu sangat sulit, mendapat tekanan dari mana-mana. Bukan hal mudah," paparnya.
Menurut Jokowi, kemudian dirinya kerap disebut sebagai antek Cina dengan alasan kini terdapat 10 juta pekerja asal Cina di Indonesia.
Jokowi menjelaskan bahwa data 10 juta tersebut bukanlah data pekerja, melainkan jumlah wisatawan Cina ke Indonesia.
Padahal, kata dia, dari 78 ribu tenaga asing total di Indonesia, dari Cina 24 ribu. Sementara TKI Indonesia yang ada di Cina 80 ribu, di Hongkong 100 ribu, dan lainnya ratusan ribu.
Kemudian di Uni Emirat Arab, kata dia, 80 persen pekerjanya adalah pekerja asing, Arab Saudi 33 persen adalah pekerja asing, Brunei 32 persen, Singapura 22 persen. "Nah di Indonesia 1 persen juga tak sampai," katanya.
Jokowi mengatakan, sekarang pun isu yang menyatakan bahwa dirinya adalah PKI kembali ramai. Jokowi pun hanya meminta masyarakat bertanya kepada masjid-masjid di sekitar rumah dirinya, orang tuanya, dan keluarganya di Solo.
Mengenai isu kriminalisasi ulama yang ditujukan kepadanya, Jokowi meminta masyarakat berpikir kembali dan mengingat ulama mana yang dikriminalisasi. Sebab wakil Jokowi di Pilpres 2019 pun adalah ulama, yakni Ketua MUI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika