REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengibaratkan perbaikan perekonomian prosesnya seperti pil pahit yang harus diminum agar bisa menjadi bangsa yang sehat, produktif, kompetitif dan efisien.
"Memang kadang-kadang apa yang kita hasilkan tidak instan, tidak bisa langsung kita nikmati. Itulah pil, kadang-kadang pahit, sakit, tapi harus minum," kata Jokowi di Jakarta, Senin (26/11) malam.
Jokowi menyebutkan, pada awal-awal pemerintahannya ekonomi Indonesia tertekan, harga-harga komoditas seperti batubara, sawit, karet, anjlok karena memang ekonomi dunia yang juga dalam posisi menurun. Oleh sebab itu, ucap dia, tidak ada pilihan lain bagi ekonomi Indonesia untuk harus berubah.
Untuk itu, kata Presiden, pemerintahannya harus memperbaiki pondasi-pondasi ekonomi selama 4 tahun. "Kita bekerja keras membangun pondasi-pondasi baru. Kita semua ingin bangsa ini hijrah. Hijrah dari yang konsumtif ke yang produktif. Kita ingin hijrah menuju bangsa yang produktif, efisien, dan kompetitif," katanya.
Presiden mengatakan, tanpa ini (hijrah), maka sangat berat untuk bersaing dengan negara-negara lain. Namun, ditegaskannya bahwa apa yang dihasilkan tidak instan atau tidak bisa langsung dinikmati. Jokowi mengatakan bahwa untuk bisa jadi bangsa yang sehat produktif, kompetitif dan efisien, pemerintahannya telah memperbaiki struktur fiskal.
"Kembali lagi tadi dari yang konsumtif jadi produktif, subsidi BBM yang presentasenya 82 persen justru dinikmati kalangan masyarakat atas. Ini yang 2014 kita pangkas, untuk produktif, bangun jalan, bangun airport, bangun jalan-jalan tol, dari sini kita mulai untuk membangun pembangkit tenaga listrik," ungkapnya.
Presiden juga menegaskan pembangunan yang dilakukan tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris."Kita memilih yang Indonesia sentris karena ingin membangun Indonesia untuk keadilan sosial, untuk memunculkan sentra-sentra ekonomi baru di luar Jawa," tegasnya.
Presiden juga mengatakan bahwa pemerintahannya juga sudah memangkas perizinan yang jumlahnya sangat banyak untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika