REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam kurikulum. Sebab, kurikulum yang ada saat ini sudah cukup memberikan pengetahuan nilai-nilai pendidikan Pancasila.
"Kita sudah lakukan itu tapi tetap ada kan, karena itu muncul lagi saran tentang revolusi mental atau muncul Pancasila, kalau terlalu banyak juga kan, masyarakat atau murid-murid bingung nanti," ujar Jusuf Kalla di kantornya, Selasa (27/11).
Jusuf Kalla mengatakan, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat memang sangat penting. Untuk meneladani nilai Pancasila bukan hanya melalui kurikulum di sekolah saja, namun juga harus memberikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Jusuf Kalla, menambah kurikulum tentang Pancasila tidak akan menyelesaikan masalah bangsa. Oleh karena itu, Jusuf Kalla mendorong para pejabat negara, dan tokoh-tokoh masyakarakat memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
"Justru kita memberikan contoh bahwa Pancasila ini begini, keadilannya begini, tidak hanya memasukan kurikulum, seakan-akan semua (masalah) beres, tidak. Justru itu contoh dalam perilaku kita-kita ini, masyarakat yang besar, yang memberikan contoh, pemimpin yang memberikan contoh," kata Jusuf Kalla.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewacanakan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) diajarkan kembali di sekolah. Menurut Mendikbud, Muhadjir Effendy saat ini PMP sedang dalam pengkajian dan perlu ada hal yang diperbarui dari mata pelajaran tersebut.
PMP dirasa penting karena isu-isu mengenai PKI ataupun radikalisme yang terus muncul di masyarakat. Muhadjir pun menuturkan, mestinya pelajaran ini diberikan untuk semua jenjang pendidikan.