REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Pemerintah Perancis tidak akan mengubah arah kebijakan terkait kenaikan pajak bahan bakar minyak yang memicu domonstrasi berujung ricuh beberapa hari lalu. Juru bicara Pemerintahan Perancis Benjamin Griveaux mengatakan Pemerintah Prancis tengah mempertimbangkan untuk memberlakukan keadaan darurat menyusul demonstrasi yang berujung ricuh di Champs Elysees Paris.

"Kami tak akan mengubah arah (kebijakan), kami yakin itu," tutur Benjamin seperti dilansir Reuters pada Ahad (2/12).

Pascaunjuk rasa berujung ricuh antara demonstran yang mengenakan jaket kuning dengan aparat, Presiden Prancis Emmanuel Marcon pun memerintahkan Menteri Dalam Negeri mengadakan pertemuan dengan para pimpinan politik dan demonstran. 

Unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah perancis terkait kenaikan bahan bakar minyak terus terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Puncaknya pada Sabtu (1/12), polisi Prancis menembakkan gas air mata, granat kejut dan meriam air dalam pertarungan dengan pengunjuk rasa "rompi kuning", yang berusaha menembus lingkaran keamanan di Champs Elysees di Paris. Polisi setempat menyatakan 81 orang ditangkap di tengah kekhawatiran bahwa kelompok kanan-jauh dan kiri-jauh menyusup ke dalam gerakan "rompi kuning".

Selama lebih dari dua pekan, "gilets jaunes" (rompi kuning) menutup jalan dalam unjuk rasa di seluruh Prancis, salah satu tantangan terbesar dan paling berkelanjutan bagi Emmanuel Macron dalam 18 bulan kepresidenannya. Di Paris, pengunjuk rasa bertopeng dan berkerudung mengambil dan melemparkan penghalang kerumunan dan benda lain dalam pertempuran dengan polisi di sekitar Champs Elysees, jalan terbuka terkenal di dunia. Juru bicara Johanna Primevert mengatakan tiga polisi dan tujuh pengunjuk rasa terluka.

"Pengacau itu sedikit dan tidak memiliki tempat dalam unjuk rasa tersebut," kata Benjamin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika