REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah akan mengirimkan sejumlah kepala desa dan pendamping desa untuk studi banding ke luar negeri. Hal ini dilakukan dalam meningkatkan mutu serta perluasan wawasan terkait dengan pembangunan desa pada tahun 2019 mendatang.
Hal itu disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam sosialisasi prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 di Lapangan Desa Watesjaya, Cigombong, Kabupaten Bogor, Ahad (2/12).
Menurutnya, pemerintah pada tahun 2019 mendatang akan lebih fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Dengan studi banding, para kepala desa dan pendamping desa bisa menambah wawasan dalam menciptakan suatu ide atau bisa lebih berinovasi untuk membangun desanya pascastudi banding ke negara yang lebih maju.
"Tahun depan, mudah-mudahan ada pengiriman pendamping desa dan kepala desa serta aparat desa keluar negeri utk belajar melakukan studi banding. Terutama di desa-desa atau daerah yang sudah maju untuk bisa dijadikan desa atau daerah percontohan di Indonesia," katanya.
Tahun depan, kata Eko, di rencanakan pada bulan Januari atau Februari sudah bisa dilakukan pengiriman kepala desa dan Pendamping Desa serta aparat desa.
"Untuk daerahnya bisa juga termasuk Jawa Barat yang memiliki daerah atau desa yang maju akan kami kirimkan. Nanti mereka bisa belajar bagaimana pengelolaan pertanian dan juga pelaksanaan badan usaha di desa yang berhasil di negara lain serta keberhasilan lainnya yang bisa di jadikan contoh untuk desanya," katanya.
Dana Desa Dorong Akselerasi Desa
Mengenai alokasi anggaran, Eko menyebutkan bahwa alokasi anggaran diperkirakan akan mencapai Rp 1 triliun. Namun, alokasi anggaran tersebut nantinya diambil bukan berasal dari dana APBN. Melainkan dari kerja sama dengan bank dunia yang memiliki program untuk pemberdayaan masyarakat.
"Kita sudah kerja sama dengan bank dunia dan kita akan membicarakan terkait dengan studi banding keluar negeri ini. Rencananya kita akan kirim ke negara seperti Thailand, Korea, Jepang dan Cina," katanya.
Sementara dalam sosialisasi prioritas penggunaan dana desa 2019, Presiden Jokowi mengingatkan kembali terkait penggunaan dana desa agar dikosentrasikan ke pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa serta lebih mengarah ke inovasi desa.
"Selama 4 tahun ini kita berkosentrasi di infrastruktur, sarana dan prasarana di desa, diharapkan ke depan kita mulai geser ke arah pemberdayaan ekonomi, Ke pemberdayaan masayarakat desa, Ke inovasi desa. Misalnya banyak desa yang bisa dikreasi jadi tempat wisata. Banyak potensi yang ada di desa yang bisa dikreasikan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," kata dia.
Berdasarkan laporan dari Kemendes PDTT, dana desa telah mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa seperti terbangunnya 1.028.225 meter jembatan, jalan desa 158.619 kilo meter, pasar desa sebanyak 7.421 unit, kegiatan BUMDesa sebanyak 35.145 unit, embung desa sebanyak 3.026 unit, sarana irigasi sebanyak 39.656 unit serta sarana-prasarana pendukung lainnya.
Selain itu, dana desa juga turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan Terbangunnya 942.927 unit sarana air bersih, 178.034 unit MCK, 8.028 unit Polindes, 48.694 unit PAUD, 18.477 unit Posyandu, serta drainase 39.920.120 unit maupun sumur bor sebanyak 37.662 unit.
"Dana desa yang kita lihat manfaatnya itu mungkin tidak tahun ini. tapi kedepannya kita akan mendapatkan hasil yang besar dari pembangunan ini. Saya titip untuk mengelola dana desa ini untuk pemanfaatan masyarakat kita yang ada didesa. kemiskinan dan pengangguran juga bisa terus semakin menurun," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika