REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Purwakarta, melansir, pembangunan infrastruktur di wilayah ini tidak lagi menjadi fokus utama di 2019. Alasannya, pendapatan yang diperoleh wilayah ini mengalami penurunan sampai Rp 16 miliar. Penurunan pendapatan ini, tentu berdampak pada targetan pembangunan infrastruktur.

Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta, Tri Hartono, mengaku, fokus pembangunan infrastruktur di 2019 menjadi tertunda. Lantaran, terbatasnya anggaran. Salah satu yang terdampak dari tertundanya pembangunan infrastruktur ini, yakni penambahan ruas jalan kabupaten dan lingkungan.

"Jadi, di 2019 mendatang ada sejumlah sektor yang jadi fokus utama. Yakni, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan, pembangunan infrastruktur tidak lagi jadi fokus utama," ujar Tri, kepada sejumlah media, Senin (10/12).

Tri menyebutkan, penurunan pendapatan ini salah satunya disebabkan target penerimaan pajak tak terealisasi. Seperti, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang tak sesuai harapan. Target dari sektor ini, Rp 75 miliar. Namun, yang terealisasi hanya sekitar Rp 20 miliar.

Selain itu, selama 2018 ini tidak ada investasi baru. Kondisi ini, diperburuk lagi dengan situasi ekonomi secara nasional. Sehingga, berdampak pada lesunya investasi di daerah.

Karena itu, lanjut Tri, target pendapatan di 2019 mendatang hanya Rp 2,165 triliun. Sedangkan, pendapatan selama 2018 ini mencapai Rp 2,181 triliun. Dengan begitu, di tahun depan akan terjadi penurunan pendapatan sampai Rp 16 miliar.

Seharusnya, lanjut Tri, jika tak terjadi penurunan pendapatan ini,infrastruktur tetap akan jadi fokus utama pembangunan. Sama seperti, saat kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi. Namun, karena anggarannya terbatas, maka fokus utama di 2019 tetap di sektor pendidikan dan kesehatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika