REPUBLIKA.CO.ID, HODEIDAH – Menyepakati perjanjian damai, pasukan Houthi Yaman mulai berpindah dari pelabuhan Kota Hodeidah di Laut Merah. Ini merupakan bagian dari pemenuhan perjanjian damai yang disponsori PBB dan ditandatangani di Swedia pada awal Desember 2018 lalu.
"Pasukan Houthi Yaman telah mulai memindahkan pasukannya dari pelabuhan kota Hodeidah di Laut Merah sebagai bagian dari perjanjian damai yang disponsori PBB yang ditandatangani di Swedia awal bulan ini," kata sumber dan juru bicara untuk kelompok itu pada Sabtu (29/12), dilansir dari Reuters.
Juru bicara Houthi mengatakan, pihaknya telah sepakat dengan pemerintah yang didukung Saudi untuk menerapkan gencatan senjata di provinsi Hodeidah dan menarik pasukan mereka masing-masing.
Sementara itu, pensiunan jenderal Belanda Patrick Cammaert, kepala tim pendahulu PBB yang ditugaskan memantau gencatan senjata pun telah tiba di Hodeidah pekan ini.
Di bawah kesepakatan itu, para pemantau internasional akan ditempatkan di Hodeidah. Redeployment Coordination Committee (RCC) dan kedua belah pihak, yang diketuai Cammaert akan mengawasi implementasi gencatan senjata tersebut. Komite akan memulai pertemuannya pekan ini.
Sebuah sumber di AS mengatakan, pasukan Houthi, yang mengendalikan kota dan pelabuhan strategisnya, telah mulai ditugaskan untuk kembali dalam semalam.
Gubernur Hodeidah Houthi, Mohammed Ayash Qaheem, mengatakan kepada Reuters, para pejuang kelompok itu telah mengundurkan diri dari pelabuhan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian damai.
Mereka menyerahkan kendali kepada unit lokal penjaga pantai Yaman yang bertugas melindungi pelabuhan sebelum perang. Ini akan berada di bawah pengawasan AS.
Seorang juru kamera Reuters melihat tim AS yang dipimpin oleh Cammaert menyaksikan penarikan pasukan.
Penarikan Houthi dari tiga pelabuhan Hodeidah, Salif dan Rass Issa dimaksudkan untuk menjadi langkah pertama dalam implementasi perjanjian, yang akan diikuti kedua belah pihak menarik pasukan mereka keluar dari kota dan provinsi di sekitarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika