REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan memperbanyak pembentukan kampung siaga bencana (KSB) di wilayah-wilayah yang memiliki kerentanan bencana tinggi. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, KSB akan diperbanyak di pesisir selatan Pulau Jawa dan pesisir barat Sumatra yang memang dianggap paling rawan bencana geologi seperti gempa dan tsunami. Sepanjang 2018, Kemensos telah mendirikan 100 kampung siaga bencana yang tersebar di berbagai daerah.
"Presiden meminta mitigasi ditingkatkan. Kampung siaga bencana ini langkah mitigasi yang libatkan masyarakat dan Pemda sekaligus," jelas Agus usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (14/1).
Kementerian Sosial, ujar Agus, bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyisir daerah mana yang paling krusial membutuhkan kampung siaga bencana. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilibatkan untuk menyusun materi ajar bagi siswa sekolah yang tinggal di kampung siaga bencana. Melihat sebaran bencana yang terjadi beberapa tahun belakangan, Agus melihat bahwa wilayah yang mendesak untuk didirikan kampung siaga bencana adalah sepanjang pantai selatan Jawa dan pantai barat Sumatra termasuk Sumatra Barat, Bengkulu, dan Lampung.
"Ini akan kami dorong dan perluas dalam konteks kuantitas paling tidak kampung ini dibentuk di wilayah pesisir selatan Jawa, Sumbar, Lampung, Bengkulu," kata Agus.
Dalam rapat terbatas dengan topik kesiapsiagaan bencana kali ini, Presiden Jokowi juga meminta BNPB, Kemensos, dan Kementerian PUPR untuk memberikan fleksibilitas terhadap daerah terdampak bencana untuk menerapkan desain rumah berdasarkan keraifan lokal. Meski begitu pemerintah tetap mengharuskan rumah yang dibangun tahan gempa bumi. Agus menjelaskan, Presiden ingin agar masyarakat tidak merasa berat dalam membangun hunian baru pascarusak oleh gempa.
"Fleksibilitas bentuk dan jenis rumah agar tidak memberatkan, terkait dengan desain. Berkaitan dengan desain diberikan fleksibilitas sehingga mudahkan daerah bangun rumah," ujar Agus.