Jumat 18 Jan 2019 09:36 WIB
Debat Pilpres 2019

Dua Paslon Capres-Cawapres Jual-Beli Pertanyaan Soal Hukum

Dua paslon saling lempar pertanyaan.

Suasana usai debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Jakarta, Kamis (17/1).
Foto: Republika/Prayogi
Suasana usai debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Jakarta, Kamis (17/1).

REPUBLIKA.CO.ID, Dua paslon capres-cawapres mendapatkan pertanyaan dalam bidang hukum. Dalam debat pertama, masing-masing paslon juga saling melemparkan pertanyaan kepada paslon lainnya.

Imam Priyono: Di sesi ini akan ada pertanyaan untuk masing-masing pasangan calon, terkait bidang hukum paslon akan menjawab dari podium masing-masing. Dan pertanyaan hanya dibacakan satu kali oleh karena itu tolong dapat disimak baik-baik oleh para paslon kami perlu tegaskan, bahwa pertanyaan yang kisi-kisinya telah diberikan sebelumnya kepada para paslon hanyalah pemantik. Karena jawaban yang diberikan paslon akan harus langsung ditanggapi paslon lainnya untuk kemudian direspon kembali artinya para paslon.

Ini bukan pidato. Mulai segmen ini kita sudah bisa melihat bagaimana Anda melakukan narasi dan argumen dalam menjawab serta menanggapi, dan di meja saya sudah kelihatan ada lima amplop. Saya mulai dari yang paling kanan saya ada A, B, C, D, dan E jelas oleh paslon juga dan para pendukung saya akan dibantu oleh rekan saya Imam Priyono sudah membawa di sana KPU dan timses kedua pasangan calon.

Beberapa waktu yang lalu telah mengundi siapa yang pertama kali mendapat giliran menjawab pertanyaan, dan hasilnya pasangan calon nomor urut 02 yang pertama kali Imam silakan mendekat ke pasangan calon 02.

Imam Priyono: Mohon Pak Prabowo dan Pak Sandi segera menuju podium kami persilakan memilih salah satu bola yang ada di dalam Pak Prabowo Pak Sandiaga Uno langsung diperlihatkan kepada Imam Pak Sandi supaya disebutkan oleh Imam.

Ira Koesno: Huruf apa?

Imam Priyono: Tolong dilihatkan kepada saya Pak.

Ira Koesno: Tunjukkan juga kepada saya, kemudian ke kamera, Pak Sandi.

Imam Priyono: Amplop B. B, ya boleh dikembalikan ke Imam, para paslon hadirin amplop masih tersegel. Saya akan buka harap didengar dengan baik hanya dibacakan

satu kali.

Pertanyaan Sesi Pertama:

Kepastian hukum sangat penting bagi warga pelaku usaha dan jalannya pemerintahan namun ternyata banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, serta tidak harmonisnya peraturan di tingkat pusat serta daerah apa strategi Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan dimulai ketika Anda menjawab waktunya adalah dua menit. Silakan.

Prabowo Subianto: Kami akan memberdayakan badan pembinaan hukum nasional kami akan perkuat dengan pakar-pakar hukum yang terbaik untuk melakukan sinkronisasi penyelarasan sehingga undang-undang peraturan peraturan di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan peraturan di daerah ini sulit ini pekerjaan besar tapi harus kita lakukan supaya ada kepastian hukum supaya semuanya tahu sistem hukum di Indonesia dan hukum itu bekerja untuk semuanya.

Sandiaga Uno: Partisipasi publik juga sangat penting kami akan melibatkan para ahli baik dari universitas di pusat maupun di daerah. Karena banyak sekali produk-produk hukum ini juga diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD.

Jadi kami akan memastikan bahwa pekerjaan besar ini harus dipimpin oleh pemimpin utama yaitu presiden dan wakil presiden kami akan bertanggung jawab untuk memastikan harmonisasi, dan sinkronisasi ini bisa menghadirkan kepastian hukum, sehingga kepastian hukum itu bisa dirasakan menghadirkan keadilan bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat kami ingin juga pastikan bahwa hukum itu bisa menghadirkan satu peluang untuk berinvestasi untuk membuka lapangan kerja.

Negeri yang kaya raya ini, negeri yang luar biasa Gemah Ripah Loh Jinawi ini masih menyisakan banyak masalah lapangan kerja susah didapat peluang usaha susah dilakukan oleh masyarakat karena ketidakpastian hukum di bawah Prabowo-Sandi, hukum harus ditegakkan dan dalam waktu yang singkat harus kita sinkronkan dan ciptakan harmonisasi kepastian hukum akan meningkatkan investasi lapangan kerja akan tercipta kesejahteraan akan dirasakan oleh masyarakat kami berkomitmen kepastian hukum ini akan menjadi prioritas-prioritas utama di bawah Indonesia menang Prabowo Sandi adil makmur di 2019-2024.

Ira Koesno: Waktunya habis langsung. Saya persilakan harap para pendukung paslon 02 ditahan dulu saya langsung persilakan paslon 01 menanggapi jawaban dari paslon 02 waktunya adalah satu menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan.

Joko Widodo: kami berbeda dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi penting sekali harmonisasi regulasi kita, oleh sebab itu kami akan menggabungkan fungsi-fungsi

legislasi baik yang ada di BPHN, di Dirjen peraturan perundang-undangan, dan fungsi-fungsi legislasi yang ada di semua kementerian akan kita gabungkan dalam badan yang namanya pusat legislasi nasional, sehingga dikontrol langsung oleh presiden. Dikontrol langsung oleh presiden, satu pintu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Perda-perda yang ada di daerah-daerah juga harus berkonsultasi agar tidak tumpang tindih konsultasi ke pusat legislasi nasional yang kedua akan kita sederhanakan semuanya. Sehingga apabila ada tumpang tindih langsung, langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik.

Ira Koesno: Baik saya langsung berikan. Harap tenang untuk pendukung paslon 01. Kita lanjut kepada paslon 02 silakan memberikan tanggapan atas tanggapan paslon 01 waktunya adalah satu menit silakan.

Prabowo Subianto: Baik, terima kasih. Kalau saya kok tidak lihat perbedaan karena-karena memang pemerintah ya bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelarasan dan juga untuk melakukan perbaikan. Kemudian juga menghasilkan produk-produk itu ini tugas pemerintah. Pemerintah adalah presiden adalah chief law and enforcement officer adalah, adalah penanggung jawab pelaksanan dan penegakan hukum itu tanggung jawab presiden jadi saya tidak mempersoalkan itu. Tapi yang jelas kenyataannya sekarang tumpang tindih menumpuk begitu banyak peraturan, perlu ada bantuan pakar-pakar untuk membantu pemerintah mempercepat ini masalah semua.

Kita ingin percepatan selalu urusan di Indonesia masalah terbanyak masalah terbesar kita ingin terobosan harus ada terobosan. Itu jawaban saya.

Ira Koesno: Baik kita boleh tepuk tangan untuk kedua paslon sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Baiklah jadi kita akan masuk kepada sesi kedua untuk pertanyaan yang masih berkaitan dengan tema hukum, kali ini giliran paslona 01 untuk menjawab. Imam silakan mendekat ke paslon 01.

Imam Priyono: Pak Jokowi, Pak Maruf, silakan dipilih salah satu. Nanti ditunjukkan, nanti ditunjukan, silakan ditunjukkan kepada kami dan layar. Silakan diajukan ke kamera pak nomor berapa. Huruf A. Huruf A, baik huruf A. Para paslon (amplop pertanyaan) masih disegel. Harap diperhatikan pertanyaan hanya satu kali.

Di masyarakat kerap dipertentangkan antara ketegasan penegakan hukum dengan isu ham dalam konteks seperti apa ketegasan penegakan hukum harus dikedepankan dan dalam konteks apa HAM yang harus mendapat perhatian. Jawaban harap merujuk pada kasus-kasus konkrit, agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Waktunya adalah dua menit dimulai dari perkataan pertama. Silakan.

Joko Widodo: Jangan mempertentangkan antara HAM dan pendidikan penindakan hukum penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur itu pelanggaran ham misalnya penahanan terhadap tersangka. Memang itu merampas kemerdekaan seseorang, tapi penegakan hukum itu melindungi masyarakat jadi kalau ada tersangka korupsi misalnya ditahan itu bukan itu bukan pelanggaran HAM.

Itu adalah prosedur hukum yang memang harus dilakukan dan kita ingin aparat kita tahu, bahwa itu dilakukan agar. Misalnya tersangka tidak menghilangkan barang bukti, yang kedua mungkin tersangka tidak calon tersangka tidak melarikan diri, dan jika ada pelanggaran hukum yang melanggar prosedur pendidikan hukum yang melanggar prosedur ya silakan. Ada mekanisme yang bisa kita tempuh lewat prapradilan, misalnya. Jadi tadi jangan dipertentangkankan antara penegakan hukum dan HAM. Mungkin pak kiai bisa menambahkan.

Ira Koesno: Waktunya masih ada mau ditambahkan paslon 01?

KH Ma'ruf: Cukup, sudah cukup. Saya tidak menambah. Saya, saya mendukung pernyataan Pak Jokowi.

photo
Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin saat debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Jakarta, Kamis (17/1).

Ira Koesno: Baik, kita langsung saja. Kita langsung saja. Kepada paslon pendukung 01 kita langsung pada paslon 02, silakan menanggapi jawaban dari paslon 01. Waktunya satu menit.

Prabowo: Ingin bertanya bahwa bapak kan sudah memerintah selama empat tahun lebih, yang kita ketemukan ada perasaan di masyarakat bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh kalau ada kepala daerah gubernur-gubernur yang mendukung paslon 01 itu menyatakan dukungan tidak apa-apa, tapi ada kepala desa

Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami sekarang ditahan, pak. Ditangkep.

Jadi saya kira ini juga suatu perlakuan tidak adil ya. Juga menurut saya pelanggaran ham karena menya menyatakan pendapat itu dijamin oleh undang dasar, Pak. Jadi sebetulnya siapa pun boleh menyatakan pendapat dukungan siapa pun saya kira ini yang kami mohon Bapak perhitungkan. Mungkin juga ada anak buah Bapak yang mungkin berlebihan.

Ira Koesno: Waktunya habis Pak Prabowo. Selanjutnya langsung dari paslon 01 menanggapi tanggapan paslon 02. Waktunya satu menit.

Joko Widodo: Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita ini adalah negara hukum ada prosedur hukum ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti sampaikan aja ngga pra hukum, jangan kita ini kita ini sering grusak-grusuk menyampaikan sesuatu. Misalnya apa jurkamnya Pak Prabowo misalnya ini, katanya

dianiaya, mukanya babak belur, kemudian konferensi pers bersama-sama. Akhirnya apa yang terjadi, ternyata operasi plastik. Kalau ada... lho ini negara hukum, kalo ada bukti-bukti silakan lewat mekanisme hukum, laporan dengan bukti-bukti yang ada gampang sekali kok, gampang sekali hukum ini, kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu.

Ira Koesno: Waktunya habis Pak Jokowi, waktunya habis. Berakhirnya waktu tadi berarti kita sudah selesai dengan tema hukum. Saya perlu ingatkan kepada para pendukung paslon untuk para pendukung serta hadirin tepuk tangan atau pun yel-yel hanya bisa dilakukan setelah selesai. Kita biarkan paslon kita bicara dan terdengar dengan jelas karena audience adalah bukan hanya di ruangan ini. Saya minta kita semua menghormati itu, Imam.

Imam Priyono: Ira, terima kasih. Dan sekarang kita segera menuju ke tema yang lain ya, hak asasi manusia dan sesuai dengan hasil pengundian yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, kita akan sama-sama memulai dari 02 dan beberapa saat lagi kita akan segera memulai, dan Ira akan tetap pemandu jalannya debat.

Pada segmen kali ini, Ira ya. Silakan, selanjutnya kami persilakan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno mengambil salah satu. E, Ira amplop E.

Ira Koesno: E, baik. Saya tunjukkan kepada paslon dan ini masih tersegel.

Untuk HAM pertanyaan pertama Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari sisi agama etnis golongan dan jangan politik namun dalam kenyataan masih terjadi diskriminasi dan persekusi dari sisi HAM, apa strategi Anda untuk mengatasi masalah-masalah ini? Waktunya adalah dua menit dimulai dari perkataan pertama. Silakan.

Prabowo Subianto: Tadi saya sudah katakan dalam sistem bernegara seorang

kepala negara disebut chief executive/kepala eksekutif berarti seorang kepala negara, Presiden adalah yang tadi saya sebut sebut chief law enforcement officer dia adalah petugas penegak hukum yang tertinggi di negara ini. Karena itu saya akan menatar seluruh aparat penegak hukum.

Saya akan instruksikan, saya akan tegaskan bahwa tidak boleh diskriminasi terhadap suku apa pun, agama apa pun, etnis apa pun. Jadi intinya adalah aparat itu tanggung jawab kepala eksekutif, jadi kita harus jamin kalau ada pejabat yang menyimpang, saya akan pecat. Demikian.

Sandiaga Uno: Bapak-Ibu, dalam kunjungan ke 1.000 titik lokasi bertemu masyarakat saya menemukan hal-hal yang sangat membuat kita miris, bahwa ada kisah Pak Najib seorang nelayan di pantai Pasir Putih Cilamaya di Karawang, beliau mengambil pasir untuk menanam di mangrove di hutan bakau, beliau dipersekusi, dikriminalisasi. Banyak persekusi dan kriminalisasi ini, tidak terpantau dan hanya kita lihat yang besar-besar saja yang naik, sementara kasus yang berdampak kepada masyarakat orang-orang kecil wong cilik tidak ditangani dengan baik di bawah Prabowo-Sandi hukum harus ditegakkan untuk rakyat kecil, kita harus menghadirkan kesejahteraan kepada mereka.

Jangan hukum ini dipakai untuk memukul lawan, tapi melindungi kawan. Kita pastikan hukum ini tegak lurus supremasi HAM harus kita pastikan hadir Indonesia Timur Prabowo-Sandi, HAM akan kita tegakkan dan ini harga mati buat kita. Adil makmur bersama map Prabowo-Sandi.

Ira Koesno: Langsung saya ke paslon no 01 silakan menanggapi jawaban paslon nomer 02. Waktunya satu menit.

Joko Widodo: Keragaman perbedaan perbedaan, baik beda suku, beda agama, beda adat tradisi beda bahasa daerah adalah sudah menjadi sunatullah. Sudah jadi hukum Allah yang diberikan kepada bangsa kita Indonesia dan aset terbesar bangsa ini adalah

persaudaraan, asa terbesar bangsa ini adalah persatuan aset terbesar bangsa ini terukur.

Nah oleh sebab itu, saya selalu mengajak marilah menjaga ukhuwah islamiyah kita menjaga ukhuwah watoniyah kita karena persatuan, persaudaraan adalah aset terbesar bangsa yang kita cintai ini kalau memang ada persekusi. Tadi Pak Sandi nuduh-nuduh lagi tadi. Gampang sekali, laporkan saya akan perintahkan tindak tegas pelaku tersebut.

photo
Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) dan Sandiaga Uno (kanan) mengambil undian pertanyaan saat debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Ira Koesno: Waktunya habis, silakan paslon 02 menanggapi tanggapan paslon 01. Waktunya satu menit.

Sandiaga Uno: Pak Presiden yang sangat saya hormati, saya tidak menuduh yang kami sampaikan adalah cerita yang kami tampung dalam kunjungan, kita bertemu dengan masyarakat, kami ingin dirikan menghadirkan rasa keadilan hak asasi manusia. Kita pikir definisi-definisi yang besar tapi untuk masyarakat kecil itu adalah hak mendapatkan lapangan pekerjaan seperti dijamin oleh konstitusi kita Undang-Undang dasar 45 pasal 27 ayat dua bahwa setiap masyarakat wajib mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak, itu yang ingin kami hadirkan.

Kami ingin buka lapangan kerja seluas-luasnya, rakyat berjuang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Mereka inginkan mata pencaharian dan biaya hidup yang terjangkau. Prabowo-Sandi akan berpihak kepada rakyat, Prabowo-Sandi akan memastikan bahwa HAM juga mencakupi akses terhadap pendidikan terhadap kesehatan dan terhadap mata pencarian yang baik, demikian Bapak Presiden.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement