REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Bambang Noroyono, Arif Satrio Nugroho
JAKARTA — Desakan perombakan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) terus bermunculan. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pun sepakat dengan permintaan berbagai kalangan agar PSSI segera melakukan transisi untuk pembentukan kepengurusan yang baru.
Imam mengatakan, regenerasi pengurus PSSI penting dilakukan sebagai langkah awal pembenahan total di badan induk sepak bola nasional tersebut. Dia berharap PSSI memiliki pengurus baru yang lebih bersih dan mampu dipercaya masyarakat, khususnya pencinta sepak bola Tanah Air.
“Saya pikir saat ini PSSI harus lebih terbuka. Pembenahan PSSI harus semakin dikeraskan,” kata Imam kepada wartawan, di Jakarta, Senin (21/1).
Imam mencatat sejumlah persoalan di internal federasi nasional yang mengharuskan perubahan menyeluruh. Selain tak mampu mengangkat prestasi timnas Indonesia, kata Imam, kepengurusan PSSI saat ini dalam kungkungan masalah hukum. “Sudah ada beberapa anggota (pengurus) PSSI yang ditetapkan sebagai tersangka pengaturan skor,” ujar dia.
Para pengurus yang terjerat hukum tersebut adalah anggota Komite Eksekutif (Exco) Johar Lin Eng dan anggota Komite Disiplin (Komdis) Dwi Irianto. Keduanya sudah ditahan Satgas Antimafia Bola bersama empat tersangka manipulasi pertandingan lainnya.
Perubahan total di kepengurusan PSSI dianggap banyak pihak sebagai keharusan. Setelah Edy Rahmayadi mundur dari posisinya sebagai ketua umum PSSI dalam lewat kongres tahunan 2019 di Bali, Ahad (20/1), kursi pemimpin tertinggi PSSI jatuh ke tangan Joko Driyono yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua umum PSSI. Sementara itu, posisi wakil ketua diserahkan kepada Kepala Staf Ketua Umum Iwan Budianto.
Meski kedua nama itu sedang disorot Satgas Antimafia Bola, para pemilik suara dalam kongres setuju Joko menghabiskan sisa masa jabatan Edy hingga 2020. Begitu pula dengan Iwan.
Iwan sedang diselidiki Satgas Antimafia Bola terkait dugaan suap penunjukan tuan rumah babak 8 besar Piala Soeratin 2009. Iwan yang saat itu menjabat sebagai ketua Badan Liga Amatir Indonesia, disebut meminta uang senilai Rp 140 juta. Di sela-sela kongres PSSI, Iwan menyatakan siap mengikuti proses hukum.
"Saya taat hukum dan saya akan mengikuti prosesnya. Saya akan kooperatif," kata dia.
Sementara itu, Joko dalam waktu dekat akan diperiksa sebagai saksi. Ia seharusnya menjalani pemeriksaan pada pekan lalu. Namun, Joko meminta polisi menundanya karena harus mempersiapkan kongres.
Dorongan agar PSSI segera menggelar kongres luar biasa (KLB) pun bermunculan. KLB diperlukan sebagai forum resmi pergantian kepengurusan di level pemimpin dan anggota komite eksekutif.
Ketua Asosiasi Provinsi DKI Jakarta Uden Kusumawijaya mengatakan, mundurnya Edy ditambah persoalan hukum yang menyeret banyak nama pengurus PSSI membuat KLB sebagai solusi perubahan total untuk mengembalikan kepercayaan publik. “Kita inginnya melakukan pembaruan di tingkat pengambil kebijakan kepengurusan PSSI ini,” ujar dia saat dihubungi, Senin (21/1).
Uden mengungkapkan, dalam lobi anggota, ada 30 persen dari 85 pemilik suara dalam Kongres Tahunan PSSI yang menghendaki KLB segera digelar. Regulasi internal mensyaratkan gelaran forum tertinggi perubahan pengurus PSSI tersebut harus diusulkan dua pertiga dan disetujui 50 persen pemilik suara.
“Susahnya kita karena usulan KLB itu harus disampaikan tertulis. Beberapa pemilik suara takut ketahuan mengusulkan dan setuju KLB,” kata Uden.
Permintaan agar KLB segera digelar juga disuarakan para perwakilan klub pemilik suara. Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar ingin secepatnya KLB digelar. "Lebih cepat lebih baik," katanya.
Dari Sulawesi Selatan, Manajer PSM Makassar Munafri Arifuddin turut mendorong agar dilakukan KLB. Namun, menurut dia, agenda KLB perlu memperhatikan kondisi dan situasi politik nasional. Ia tak mau rencana kocok ulang pimpinan federasi dan komite eksekutif Exco bercampur dengan keriuhan politik nasional.
“Kalau KLB itu memang harus kita sepakati. Tetapi, sebaiknya setelah pemilu. Biarlah hiruk-pikuk pilpres selesai dulu,” ujar dia.
Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono sebelumnya menyatakan, PSSI terbuka untuk menggelar KLB jika pemilik suara menginginkannya. "Jika para pemilik suara meminta KLB, itu harus diadakan sesuai Statuta PSSI," kata Joko seusai Kongres Tahunan PSSI, Ahad (20/1).
KLB akan diadakan oleh Komite Eksekutif PSSI tiga bulan setelah permintaan resmi itu diterima. Seandainya tidak juga digelar, anggota dapat melangsungkan kongres sendiri atau bisa pula meminta bantuan FIFA.
Namun, Joko memastikan, hingga Kongres Tahunan PSSI tahun 2019 selesai digelar, belum ada permintaan resmi KLB oleh dua pertiga pemilik suara (voters) PSSI yang berjumlah total 85. "Saya memiliki tugas meneruskan kekosongan kepemimpinan ini sampai kongres berikutnya. Seandainya dalam periode itu ada permintaan KLB, tentu itu akan dijalankan," ujar Joko.
(antara ed: satria kartika yudha)
Ikuti Whatsapp Channel Republika