Senin 28 Jan 2019 11:26 WIB

PKS Yakin Suara PBB tak Bulat Dukung Jokowi-Ma'ruf

DPP PBB telah memutuskan mendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Andri Saubani
Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini
Foto: Ist
Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini banyak anggota Partai Bulan Bintang (PBB) yang tetap mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Meskipun, secara resmi DPP partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra itu memutuskan untuk mendukung Joko Widodo.

"Pemilih ini kan tidak bisa bulat-bulat juga, selamanya ikut kepada ketum satu partai, kalau dalam survei kan begitu. Saya masih optimis banyak juga jamaahnya PBB itu masih tetap memilih Prabowo Sandi," ujar Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/1).

Menurut Jazuli, dukungan parpol atas suatu calon adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, keputusan pengurus PBB yang kemudian memutuskan mendukung Joko Widodo melalui rapat pleno partai dianggap Jazuli sebagai konsekuensi demokrasi.

Meski demikian, Jazuli memprediksi warga PBB tidak akan sepenuhnya ikut ke keputusan rapat partai. Ia mencontohkan keputusan Ketua Majelis Syuro PBB MS Kaban yang tetap mendukung Prabowo. Hal ini, kata dia, semakin menunjukkan dukungan PBB ke Jokowi tak akan bulat.

"Itu sebagai bukti yang saya katakan tadi bahwa sebagaian warganya PBB itu belum tentu ikut semua. tentu dari pimpinan saja sudah terlihat ada perbedaan ijtihad politiknya," kata anggota komisi I DPR RI ini.

Terkait keputusan dan dinamika di tubuh PBB, Jazuli pun menyerahkan sepenuhnya pada internal partai. Menurut dia, menentukan dukungan pada salah satu paslon adalah hak suatu partai. Namun, warga partai politik juga memiliki hak untuk memberikan dukungan.

PBB sendiri mengakui dan tidak mempermasalahkan calegnya yang mendukung Prabowo-Sandi. Dukungan Jokowi merupakan keputusan partai, sedangkan dukungan pada Prabowo dianggal sebagai keputusan personal.

"Tidak apa-apa, kewenangan memutuskan dukungan paslon capres itu adalah kewenangan DPP PBB, bukan kewenangan para caleg," kata Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan tertulisnya, Ahad (27/1).

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement