REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan melakukan pertemuan dengan beberapa kepala daerah lain untuk melakukan rapat bersama dengan Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla, perihal integrasi transportasi di DKI Jakarta dan sekitarnya.
Pemprov akan mengusulkan pembangunan infrastruktur masif di DKI lakukan secara cepat dan dikerjakan secara bersamaan.
“Kesimpulannya tadi akan dikerjakan bersamaan. Tidak dikerjakan secara bertahap 30-40 tahun. Dikerjakan bersamaan dalam waktu 10 tahun, seluruhnya dikerjakan,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/1).
Dia mengatakan, pengerjaan pembangunan dilakukan secara bersamaan agarbisa diselesaikan dalam waktu yang sama. Usulan itu pun akhirnya diterima. "Dengan cara begitu 10 tahun akan beres,” ujar dia.
Hal itu berbeda dengan kondisi pembangunan saat ini. Pembangunan dilakukan dengan cara fase-fase. Pada fase paling akhir, harga pembangunannya bisa jadi lebih mahal.
Memang dalam rapat tersebut, kata Anies, disampaikannya ada dua pendekatan pembangunan transportasi. Pendekatan pertama adalah pembangunan secara bertahap. Pendekatan kedua, adalah pembangunan secara bersamaan.
Pada pendekatan pertama, proses penyelesaiannya akan memakan waktu lebih lama, yaitu bisa sampai 30 tahun hingga 40 tahun. Namun, dana yang dibutuhkan akan lebih sedikit.
Sementara pada pendekatan kedua, waktu penyelesaiannya relatif lebih singkat, yaitu selama 10 tahun. “Kalau mau panjang bisa 30 tahun sampai 40 tahun baru selesai. Ini kita bicara mengenai pembangunan infrastruktur di Jakarta,” jelas dia.
Pihaknya juga menyampaikan kepada wapres mengenai kebijakan transportasi itu sendiri yang harus sejalan dengan aturan tata ruang. Sebab, menurutnya, keduanya tak bisa berjalan sendiri-sendiri dan harus terintegrasi.
“Mengatur transportasi itu harus sama dengan yang mengatur tata ruang. Oleh karena itu saya sampaikan, Jakarta siap untuk menjadi pengendali kebijakan dan pelaksanaan seluruh moda transportasi di Ibu Kota,” jelas Anies.