REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog tahun ini berencana untuk mengekspor beras ke sejumlah negara tetangga. Ombudsman RI memberikan peringatan kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam mengkespor beras.
"Berdasarkan situasi saat ini, rencana Bulog mengekspor beras, pemerintah harus hati-hati meski memang stok Bulog cukup," kata Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih di Gedung Ombudsman, Senin (4/2).
Alamsyah menjelaskan, hal tersebut perlu dilakukan karena berkaitan dengan stok beras yang dimiliki Bulog saat ini. Meski Bulog memiliki stok yang banyak, dia menegaskan Bulog juga harus memiliki stok beras dengan kualitas yang bagus dengan jumlah yang akurat untuk operasi pasar.
Dia menjelaskan, sesuai dengan pengamatan Ombudsman, pada 2018 pemerintah sudah memperluas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). "Keputusan ini telah menyebabkan masyarakat penerima manfaat melakukan pembelian langsung kebutuhan beras mereka ke pasar," ujar Alamsyah.
Akibatnya, kata dia, jumlah rastra yang biasanya disalurkan Bulog menurun drastis hingga 53 persen. Dengan begitu, Bulog memiliki tambahan satu juta ton lebih stok beras di gudang Bulog.
Menurut Alamsyah, kondisi tersebut menyebabkan harga beras di pasar relatif meningkat pada 2018. Sementara, kata dia, jumlah stok Bulog juga meningkat menjadi 2,1 juta ton pada akhir 2018.
Ombudsman juga memperkirakan stok beras Bulog pada tahun ini juga akan meningkat. "Ini (peningkatan stok beras Bulog 2019) terjadi mengingt pemerintah berencana menerapkan program BPNT mencapai 80 persen di tahun ini," tutur Alamsyah.
Untuk itu, Alamsyah menegaskan Bulog perlu berhati-hati untuk melakukan ekspor beras agar kebutuhan dalam negeri tetap baik. Dia mengkhawatirkan jangan sampai beras yang berkualitas bagus diekspor namun stok di dalam negeri mengalami penurunan kualitas.
"Kalau kualitas beras Bulog untuk di dalam negeri menurun, nanti tidak bisa digunakan untuk operasi pasar. Untuk menstabilkan harga juga butuh beras yang berkualitas," ungkap Alamsyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika