REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lontaran calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) terkait “propaganda Rusia” menuai polemik. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta melalui akun Twitter @RusEmbJakarta memberikan tanggapan atas pernyataan capres pejawat tersebut. Kedubes Rusia menegaskan tidak ikut campur dalam perpolitikan di Indonesia.
“Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami,” tulis Kedubes Rusia, Senin (4/2).
Kedubes Rusia menyebut istilah “propaganda Rusia” adalah sebuah rekayasa yang dibuat pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. “Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas,” Kedubes Rusia melanjutkan.
Frasa “propaganda Rusia” diucapkan Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan dari Forum Alumni Jatim di Tugu Pahlawan Surabaya, pekan lalu. Jokowi mengatakan, ada tim sukses (timses) yang mengampanyekan capres-cawapres dukungannya dengan mengedepankan “propaganda Rusia”. Kampanye tersebut dilakukan dengan cara-cara menebar fitnah, dusta, dan hoaks. Dia pun mengajak semua pihak menangkal sebaran fitnah dan berita bohong tersebut.
“Ada tim sukses yang menyiapkan sebuah propaganda yang namanya propaganda Rusia. Setiap saat selalu mengeluarkan semburan-semburan fitnah, semburan-semburan dusta, semburan-semburan hoaks. Ini yang harus segera diluruskan oleh bapak-ibu sekalian sebagai intelektual,” kata Jokowi saat itu.
Ketua Relawan Jokowi-Ma’ruf Cakra 19, Andi Widjajanto, mengatakan, pernyataan yang diungkapkan capres pejawat tersebut berdasarkan pada kenyataan historis. Propaganda Rusia yang dimaksud Jokowi, kata Andi, mengarah pada modus operandi yang dikenal sebagai operasi semburan fitnah (firehose of falsehood).
Menurut mantan menteri sekretaris negara ini, operasi tersebut digunakan Rusia antara tahun 2012-2017 dalam krisis Crimea, konflik Ukraina, dan perang sipil di Suriah. “Di Rusia, modus operandi ini sudah muncul di dekade 1870-an melalui gerakan Narodniki. Gerakan ini dulu dilakukan untuk menjatuhkan Czar Rusia dengan cara terus-menerus memunculkan isu-isu negatif,” ujar Andi.
Dengan isu-isu negatif, akhirnya muncul ketidakpercayaan masif dari rakyat Rusia terhadap sistem politik yang kemudian dikapitalisasi oleh Lenin saat Revolusi Oktober 1917. Menurut Andi, evolusi paling mutakhir dari modus operandi ini muncul di beberapa pemilihan umum seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Brexit.
Dalam tarung pilpres antara Donald Trump melawan Hillary Clinton di Amerika Serikat, misalnya, lanjut Andi, strategi semburan fitnah mencapai puncaknya. Menurut dia, cara yang paling efektif untuk menghancurkan operasi semburan fitnah tersebut adalah dengan menelanjangi bagaimana operasi ini dilakukan.
“Operasi semburan fitnah bertujuan untuk membuat dusta mengalahkan kebenaran. Operasi ini ingin menghancurkan kepercayaan publik ke otoritas politik, termasuk media,” ujar dia.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi sebenarnya mengajak peserta pemilu untuk memenangkan kontestasi dengan cara lokal atau Indonesia. “Ini adalah persoalan bagaimana kita membangun martabat dan kepribadian kita di dalam memenangkan pemilu, sesuai dengan cara-cara Indonesia, jangan impor budaya luar,” kata Hasto.
Hasto mengatakan, budaya luar yang dimaksud berkaitan dengan penyebaran kabar bohong dan fitnah. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyebutkan, budaya tersebut sebenarnya justru malah memperkeruh suasana politik nasional. “Pak Jokowi mengingatkan bahwa mari kita berdemokrasi dengan cara-cara Indonesia,” kata dia.
Calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno membantah tudingan menggunakan “propaganda Rusia” seperti yang dituduhkan, termasuk mengenai dilibatkannya konsultan asing. Sandiaga mengatakan, konsultan yang sebenarnya adalah masyarakat yang selalu ditemui setiap hari selama masa kampanye.
“Menyampaikan tudingan pasti ada bukti. Apa yang disampaikan berita [mengenai konsultan asing] tidak benar. Konsultan kami adalah rakyat di 1.122 titik yang sudah kami datangi,” ujar dia di Surakarta, Jawa Tengah.
Sandiaga mengajak para pendukungnya selalu berprasangka baik dalam menghadapi pemberitaan yang tidak benar. “Sesuai dengan arahan Pak Prabowo, narasi kami adalah politik damai. Jadi, kami tidak ingin menghadapi pemberitaan yang tidak benar, yang penting bagi kami adalah ekonomi dan persatuan,” kata dia.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, turut menanggapi tuduhan terkait “propoganda Rusia”. Menurut Andre, tuduhan bahwa Prabowo-Sandi menggunakan teknik propaganda dengan memproduksi berita bohong atau hoaks adalah fitnah yang keji. Dia mengatakan, setiap berkampanye selalu menaati aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Harusnya bisa lebih bijak dan jangan membawa-bawa Rusia, bisa mengganggu hubungan diplomatik,” ujar dia.
Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Siti Hediati Hariyadi atau lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto, menegaskan, timses Prabowo tidak pernah menggunakan konsultan asing dalam menghadapi pilpres 2019. Menurut mantan istri Prabowo ini, pernyataan capres Jokowi mengenai hal ini tidak benar. Sebab, kata dia, pihaknya tidak memiliki uang untuk membayar konsultan asing.
(rizkyan adiyudha/antara ed: mas alamil huda)
Ikuti Whatsapp Channel Republika