REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Pemerintah Spanyol harus mengumumkan pemilihan umum cepat jika mereka gagal meloloskan rancangan anggaran yang mereka ajukan dalam pemungutan suara di badan legislatif. Isu anggaran ini sudah membahayakan pemerintah Spanyol sejak pekan lalu ketika partai nasionalis Catalan mengumumkan tidak akan mendukung anggaran tersebut.

Penolakan partai nasionalis Catalan ini diumumkan setelah pemerintah Spanyol menolak menegosiasikan kemerdekaan mereka. Ketegangan antara partai berkuasa Spanish Socialist Party (PSOE) dan nasionalis Catalan berdasarkan persidangan 12 pemimpin Catalan yang ditahan sejak 2017 lalu.

Para pemimpin Catalonia termasuk mantan Wakil Presiden Wilayah Oriol Junqueras dan sembilan mantan menterinya menghadapi tuntutan 25 tahun penjara atas tuduhan pemberontakan. Para pemimpin separatis Catalan berharap dapat mengadakan negosiasi dengan PSOE tentang memutuskan nasib mereka sendiri.

Salah satunya kemungkinan mengadakan referendum. Tapi Menteri Keuangan Spanyol Maria Jesus Montero sudah mengatakan tidak ada negosiasi tentang hal tersebut. "Tidak mau atau mampu untuk bernegosiasi di luar tembok konstitusi," kata Maria Dilansir di Aljazirah Rabu (13/2) .    

Konstitusi Spanyol melarang wilayah mana pun untuk memisahkan diri. Seorang pramuniaga di sebuah restoran di dekat Stasiun Atocha di Madrid, Xose do Covelo mengatakan ia mengetahui persidangan para pemimpin Catalan tersebut akan berdampak sesuatu di masa depan.

Covelo sendiri tidak memiliki pendapat pribadi tentang upaya Catalonia memisahkan diri. "Bagi saya ini seperti permainan, kami tidak tahu jika perdana menteri akan tetap bertahan atau harus pergi begitu juga Katalonia," kata Covelo.

Pemerintah Spanyol menilai referendum kemerdekaan yang digelar Catalonia pada tahun 2017 ilegal. Di bulan yang sama wilayah yang bergejolak itu menyatakan memisahkan diri dari Spanyol. Akhirnya otonomi mereka dicabut oleh pemerintah pusat dan pemerintah Spanyol menggelar pemilihan umum pada bulan Desember 2017 dengan harapan dapat meletakkan pemimpin pro-Spanyol di pemerintahan Catalonia.  

Partai serikat buruh dari kelompok sayap kanan memenangkan pemilihan umum itu. Tapi kelompok separatis berhasil mempertahankan kekuasan mereka di pemerintahan Catalonia.

PSOE memiliki 84 dari 350 kursi di badan legislatif Spanyol, Congress of Deputies. Jumlah tersebut masih belum cukup menempatkan PSOE menjadi partai mayoritas. Sementara partai kiri-tengah yang berkoalisi dengan partai sayap kiri yang dipimpin Podemos memiliki 67 kursi.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dari PSOE berkuasa sejak Juni 2018. Ia menggantikan Mariano Rajoy yang diturunkan dalam mosi tidak percaya. Suara mosi percaya PSOE datang dari partai-partai pro-kemerdekaan di wilayah Basque dan Catalonia seperti Catalan Republic Left dan Catalan European Democratic Party, yang memiliki 17 kursi.   

Pada hari Senin (11/2) lalu partai-partai pro-kemerdekaan mengancam tidak akan mendukung anggaran yang diajukan pemerintah. Kecuali jika Sachez memberikan Catalonia untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Media-media Spanyol melaporkan jika anggaran ini tidak berhasil diloloskan Sanchez akan mengadakan pemilihan umum pada pertengahan April. Dengan harapan dapat memobilisir pemilih sayap-kanan.  

Koalisi partai yang berkuasa telah memperkuat sistem kesejahteraan Spanyol. Sesuatu yang dihancurkan oleh langkah penghematan yang dilakukan People's Party (PP), yang berkuasa dari tahun 2011 sampai 2018

Ikuti Whatsapp Channel Republika