REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dradjad Wibowo mempertanyakan klaim pemerintah yang mengatakan bahwa 40-45 persen biaya tiket berasal dari avtur. Menurutnya jika merujuk pada hitungan Wendover Productions (WP) yang dimuat Telegraph pada tanggal 23 May 2016, justru angkanya jauh lebih kecil.
"Bahkan sampai Presiden pun turun tangan. Kasihan Presiden, sering diberi bisikan yang salah," ujar Dradjad saat dihubungi Republika, Jumat (15/2).
Dradjad menerangkan, menurut hitungan WP, biaya bahan bakar hanya 2,5 dolar AS per penumpang dari biaya total sebesar 70 dolar AS per penumpang. Biaya itu dihitung dari harga rata-rata tiket 80 dolar AS.
"Jadi porsi biaya bahan bakar hanya 3,6 persen," kata Dradjad.
Politikus PAN beranggapan bahwa angka tersebut berbeda jauh dengan angka pemerintah maupun Inaca. Bahkan, ia menambahkan, seandainya dipakai load factor 65 persen pun, angkanya tetap sekitar angka di atas.
"Jauh dari 24 persen, apalagi 40-45 persen," ungkapnya.
Adanya perbedaan hitungan tersebut membuat dirinya meragukan klaim dari pemerintah Inaca tersebut. Oleh karena ia merasa aneh jika menurunkan avtur dijadikan solusi untuk menurunkan harga tiket pesawat.
Ia pun menyarankan, jika pemerintah menginginkan harga tiket pesawat, maka yang harus dikurangi pos-pos seperti biaya airport termasuk landing fee, berbagai pungutan, beban pengadaan pesawat, dan pos lain.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bisa memastikan kapan harga bahan bakar jenis avtur bisa diturunkan. Namun ia menegaskan telah meminta jajaran menteri-menteri terkait untuk bisa mencari celah penurunan harga bahan bakar yang dianggap jadi biang kerok lonjakan tarif pesawat tersebut.
"Tadi baru kita rapatkan. Saya sudah perintahkan untuk dihitung. Mana yang belum efisien mana yang bisa diefisienkan, nanti akan segera diambil keputusan. Segera akan," kata Presiden di Istana Negara, Rabu (13/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika