REPUBLIKA.CO.ID, NGAPALI -- Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mendorong para investor untuk menanamkan investasi di negara bagian Rakhine. Dia meminta kepada para investor agar tidak fokus pada aspek-aspek negatif yang dibicarakan oleh dunia internasional.
"Sudah terlalu lama perhatian masyarakat internasional difokuskan secara sempit kepada aspek-aspek negatif yang terkait dengan masalah di Rakhine utara. Mereka tidak melihat ada gambaran yang lebih besar yang menunjukkan potensi besar negara ini untuk perdamaian dan pembangunan," ujar Suu Kyi ketika bericara di forum investasi yang disponsori oleh Jepang, Jumat (22/2).
Suu Kyi mengakui, pemerintah menghadapi tantangan berat untuk menyelesaikan persoalan di Rakhine. Peraih Nobel Perdamaian tersebut berjanji akan membuat iklim investasi Myanmar menjadi lebih baik dan ramah.
Kekerasan di Myanmar terkonsentrasi di daerah Rakhine.
Suu Kyi mengatakan, investasi domestik dan asing dapat memainkan peran penting bagi pembangunan Rakhine. Dia menekankan, agar para investor tidak sekadar menanamkan modalnya, tapi juga tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Misalnya, perluasan proyek perikanan yang tidak terkendali dan dapat merusak hutan bakau di pesisir Rakhine.
Rakhine memiliki hamparan luas tanah yang subur dengan cadangan minyak dan gas lepas pantai. Meskipun mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, Rakhine termasuk negara bagian yang sangat miskin.
"Banyak potensi negara yang masih belum dimanfaatkan, misalnya, pariwisata, manufaktur, dan khusunya sektor minyak dan gas sebagai salah satu aset Rakhine yang menjanjikan," kata Suu Kyi.
Perlakuan terhadap etnis Rohingya membuat investor barat mundur untuk berinvestasi di Myanmar. Oleh karena itu, Myanmar meminta negara-negara tetangga di Asia Tenggara untuk berinvestasi di wilayah Rakhine.
Adapun Cina, Singapura, dan Thailand telah memulai investasi di Myanmar pada Januari lalu. Sejumlah investor tersebut tengah membangun pelabuhan besar di selatan Rakhine dan jaringan pipa yang sangat penting bagi negara bagian tersebut.
Beberapa ahli memperingatkan, fokus pada solusi ekonomi untuk masalah Rakhine dapat memperkuat marginalisasi etnis Rohingya yang sebagian besar tidak memiliki kewarganegaraan.
Sebuah laporan khusus Reuters pada Desember lalu mengungkap bahwa para pejabat telah membangun rumah baru bagi warga Buddhis lokal di tempat tinggal etnis Rohingya. Hal ini menyebabkan para pengungsi Rohingya tidak bisa kembali ke daerah asal mereka.
Sementara itu, Myanmar menyatakan, telah siap menerima pengungsi yang kembali sejak Januari. Pemerintah menyangkal ada diskriminasi terhadap Muslim yang masih tinggal di Rakhine.
Ikuti Whatsapp Channel Republika