REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, pendapatan total Badan Layanan Umum (BLU) dari seluruh lembaga pusat dan daerah mengalami peningkatan signifikan. Pada 2018 tercatat, pendapat BLU mencapai Rp 55,4 triliun atau lebih dari target sebesar RP 43,3 triliun.
“Pendapatan negara bukan pajak tahun 2018 dari BLU mampu mencapai 128 persen dari target,” kata Direktur Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Marwanto, dalam Rapat Koordinasi Nasional BLU di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (26/2).
Marwanto memaparkan, kurun waktu 2013-2017, pendapatan BLU tercatat selalu melebihi target yang ditetapkan. Secara berurutan, pada 2013, total penerimaan BLU sebesar Rp 24,6 triliun dari target Rp 23,5 persen. Memasuki 2014, pendapatan naik jadi Rp 29,7 triliun dari target Rp 20,9 triliun. Tahun 2015, mencapai Rp 35,5 triliun dari target Rp 23,1 persen. Pada 2016, total penerimaan tembus Rp 41,9 trilun dan tahun 2017 mencapai Rp 47,3 trilun dari target sebesar Rp 38,5 triliun.
Marwanto mengatakan, pendapatan tersebut diperoleh dari 218 BLU yang berada di tingkat pemerintah pusat serta 1.070 BLU di level daerah. Adapun manfaat yang diperoleh dari kinerja positif BLU itu yakni dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Ia mencontohkan, di sektor pendidikan, lebih dari satu juta mahasiswa di Indonesia telah terlayani di PTN-BLU. Sebanyak 10 ribu di antaranya kuliah dengan beasiswa yang diberikan oleh pihak kampus.
Selain itu, sekitar enam ribu mahasiswa juga telah menuntaskan pendidikan master dan doktoral dengan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Lembaga tersebut merupakan salah satu bentuk BLU yang berdiri di bawah Kementerian Keuangan.
Di sektor layanan kesehatan, sekitar 35 juta pasien pengguna layanan kesehatan juga dilayani dengan menggunakan dana BLU. Sedangkan di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), lebih dari 600 ribu pelaku usaha mendapatkan pembiayaan modal dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Untuk diketahui, LPDB merupakan BLU yang berdiri di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.
Marwanto mengatakan, ke depan, keberadaan BLU akan semakin mendapat banyak tantangan. Khususnya dalam kapasitas pengelolaan aset yang dimiliki. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia internal di masing-masing BLU harus menjadi salah satu fokus BLU agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus dibenahi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika