REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk memberikan tindakan hukum tegas bagi penyebar hoaks dan berita bohong. Perintah Presiden kepada Kapolri untuk bersikap tegas ini menyusul upaya penyebaran berita bohong yang dinilai makin gencar dilakukan di lapangan, bahkan dari pintu ke pintu.
Jokowi menilai, kondisi ini harus disikapi dengan tegas karena mengancam kerukunan masyarakat. Apalagi, ujar dia, atmosfer menjelang pemilu rentan terhadap perpecahan masyarakat oleh kabar bohong.
"Fitnah yang sekarang tak hanya muncul di medsos namun dari pintu ke pintu dari rumah ke rumah. Ini bukan barang sepele. Saya sampaikan ke Kapolri tindakan hukum tegas harus diberikan kepada siapa pun yang menggangu persatuan dengan cara sebar hoaks," jelas Jokowi dalam acara peringatan ulang tahun PPP ke-46 di Ancol, Kamis (28/2).
Presiden melihat bahwa momentum pemilu April 2019 rentan terhadap penyebaran hoaks. Konten pidato Jokowi ini sejalan dengan isi pidatonya saat membuka Munas dan Konbes NU di Banjar pada Rabu (27/2) kemarin. Saat itu ia mengklarifikasi sejumlah isu seperti kabar larangan azan dan legalisasi pernikahan sejenis bila dirinya, selaku capres nomor urut 01, memenangkan pilpres.
Jokowi mempertanyakan hoaks yang disebar soal larangan azan dan legalisasi pernikahan sejenis. Menurutnya, kabar tersebut tidak masuk logika. Sayangnya, ujar Jokowi, pemerintah sempat melakukan survei soal hoaks dan masih ada sekitar 9 juta masyarakat Indonesia yang percaya kabar bohong semacam itu.
"Kita harus berani respons. Misalnya pemerintah akan larang azan. Logikanya masuk atau ngga masuk? Saya sudah bisik-bisik dengan Kiai Maruf. Bagaimana mencegah ini," katanya.
Pernyataan Jokowi ini menyusul dugaan kampanye hitam yang terjadi di Karawang. Sebelumnya, beredar video sekelompok emak-emak melakukan kampanye dengan menfitnah Jokowi-Maruf.
Video itu diunggah oleh akun @citrawida5. Dalam video itu, dua orang emak-emak berbicara dalam bahasa Sunda mengimbau kepada seorang pria tua untuk tidak memilih pasangan Jokowi-Maruf. Sebab, ujar oknum tersebut, jika Jokowi terpilih diisukan akan ada larangan azan di masjid-masjid, larangan penggunaan hijab bagi perempuan, serta akan ada pelegalan nikah sesama jenis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika