REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Sebuah unit guna menampung para napi transgender segera akan dibuka di sebuah penjara khusus wanita di Inggris.
Namun menurut pernyataan dari Kementerian Kehakiman Inggris, mereka yang akan ditempatkan di unit transgender itu akan dipisahkan satu dengan yang lain. Saat ini ada tiga narapidana yang dilahirkan sebagai laki-laki namun kemudian berubah menjadi perempuan.
Mereka akan dikirim ke LP Downview di London, yang akan mulai mengoperasikan unit sel untuk transgender. Unit tersebut tidak akan bisa diakses oleh para napi perempuan.
Unit sel transgender pertama di Inggris tersebut merupakan bagian dari usaha Kementerian Kehakiman Inggris guna memastikan keamanan para napi, yang disebutkan merupakan 'salah satu masalah utama."
Langkah tersebut diambil menyusul kajian yang dilakukan pemerintah setelah adanya kasus seorang transgender perempuan yang melakukan penganiayaan seksual terhadap dua napi lain ketika ditahan di LP wanita di West Yorkshire pada 2017.
Napi tersebut Karen White digambarkan sebagai predator dan berbahaya bagi wanita ketika dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan Leeds bulan Oktober lalu. Karen White menurut kesaksian menggunakan 'kepribadiannya sebagai transgender' untuk mencari korban para perempuan yang rentan.
Menurut laporan Kementerian Kehakiman Inggris pada 2018, ada 139 napi transgender di Skotlandia, Inggris, dan Wales, namun tidak ada angka yang pasti dari Irlandia Utara.
"Keselamatan para napi adalah perhatian utama kami, dan keputusan apapun yang kami ambil adalah berusaha mengurangi risiko yang mungkin dilakukan masing-masing pelaku." kata Kementerian Kehakiman Inggris kepada ABC News.
Kementerian Kehakiman mengatakan langkah tersebut bukan merupakan bagian dari kebijakan lebih luas mengenai napi transgender, namun lebih untuk mengatur tiga napi transgender yang bermasalah ini. LP Downview bisa menampung 355 napi dan sebelumnya ditutup untuk diperbaiki antara tahun 2013 sampai 2016.
Lihat beritanya dalam bahasa Inggris di sini
Ikuti Whatsapp Channel Republika