REPUBLIKA.CO.ID, Rizkyan Adiyudha, Sapto Andika Chandra, Antara

Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) tengah genjar mempromosikan program Kartu Pra-Kerja sebagai salah satu senjatanya dalam kampanye pilpres. Jokowi menyebutkan bahwa pemegang kartu ini akan mendapat pelatihan demi meningkatkan kemampuannya.

Saat bertemu dengan ribuan milenial di Warung Kopi Haji Anto di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (1/3) malam Jokowi menjawab pertanyaan sejumlah milenial. Ia pun menjelaskan program Kartu Pra-Kerja dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

“Melalui Kartu Pra-Kerja, lulusan SMA, SMK, politeknik, dan universitas bisa mendapatkan training untuk masuk ke industri. Selama belum mendapat pekerjaan, mereka akan dikasih honor yang besarnya masih dirahasiakan,” kata Jokowi dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (2/3).

Jokowi mengatakan, melalui KIP kuliah lulusan SMA atau SMK yang ingin melanjutkan kuliah tetapi tidak mampu, bisa menggunakan kartu tersebut untuk kuliah secara cuma-cuma. Dia melanjutkan, kedua program itu bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, setelah pembangunan infrastruktur.

“Saya yakin anak Indonesia akan berkualitas jika diberi training yang cukup,” katanya.

Jokowi juga menjelaskan konsep SDM Premium. Menurut Jokowi, program ini dilakukan untuk menjawab perubahan zaman ke tevolusi industri 4.0. Dia mengatakan, pemerintah akan melatih anak-anak muda  bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri sehingga tercipta SDM premium.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Moeldoko, menjelaskan konsep Kartu Pra-Kerja yang dijanjikan oleh capres nomor urut 01, Jokowi. Moeldoko menegaskan, Kartu Pra-Kerja hanya bersifat sementara hingga si penerima bantuan diterima kerja.

"Kalau penjelasan dari Pak Jokowi sambil menunggu ada pekerjaan, karena bagi yang lagi bimbang jadi penyanggah awal, bukan seterusnya," jelas Moeldoko, Selasa (5/3).

Konsep Kartu Pra-Kerja, ujar Moeldoko, memberi peluang bagi para lulusan SMA/SMK, perguruan tinggi, atau poleteknik untuk membekali dirinya dengan keterampilan yang memang diserap industri. 'Gaji' pun diberikan dengan sejumlah syarat yang nanti ditetapkan pemerintah, hingga mereka diterima di perusahaan atau industri yang diharapkan.

"Jadi setelah ada pelatihan terus mendapatkan pekerjaan, sambil menunggu itulah. Kalau dua bulan sudah mendapatkan pekerjaan ya dicabut dong (Kartu Prakerja-nya)," jelas Moeldoko.

Nantinya, ujar Moeldoko, pemerintah akan membentuk tim penilai yang berfungsi menyaring siapa saja yang berhak menerima bantuan dari Kartu Pra-Kerja. Meski mengakui program ini akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Moeldoko menegaskan belanja yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan manfaat.

"Kalau besarannya kan orientasi pembangunan SDM, jadi anggarannya besar, nanti dilihat porsi persiapannya, porsi kelengkapan sarana dan prasarana itu akan dipenuhi, dan siapanya (yang menerima)," ujar Moeldoko.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, kebijakan memberikan tunjangan untuk pengangguran cocok diberikan untuk negara maju dengan jumlah penduduk sedikit. Sementara untuk diterapkan di Indonesia, kebijakan itu perlu dikaji lagi.

"Ada banyak negara seperti itu. Di Amerika, Kanada, Australia, ada tunjangan buat yang menganggur, tapi itu biasanya terjadi kalau negara itu maju, penduduknya tidak banyak," kata JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (5/3).

JK mengatakan, untuk memberikan tunjangan kepada pengangguran memerlukan dana tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah harus menghitung lagi anggaran yang dimiliki supaya tidak membebani APBN.

"Kalau negara seperti Indonesia, (dengan) anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak, tentu harus dihitung. Itu butuh anggaran yang besar, dan kalau sudah ada anggarannya, baru kita bisa bicara. Kalau belum ada anggarannya, tentu belum bisa dilaksanakan," ujarnya.

Terkait janji Jokowi untuk memberikan Kartu Pra-Kerja bagi pemuda lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan, JK mengatakan, hal itu bisa dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Dengan catatan, APBN memiliki pos anggaran lebih untuk itu.

"Kalau ada anggarannya, silakan. Ya nanti kalau ada pembahasan anggaran tahun 2020, baru kita tahu. Yang jelas, tahun ini belum bisa, anggaran 2019 tidak ada," ujarnya lagi.

Opini Indef

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef)  Muhammad Zulfikar menilai, janji kampanye capres Jokowi tentang penerbitan Kartu Pra-Kerja kurang realistis. Menurutnya, kebijakan memberikan honor bagi lulusan SMA/SMK atau setara yang masih menganggur juga kurang efektif.

"Ini kurang efektif dan efisien karena akan menyebabkan ketergantungan terhadap pemerintah, seperti rentier states di Timur Tengah," ujar Zulfikar kepada Republika.co.id, Selasa (5/3).

Zulfikar mengungkapkan pemerintah seharusnya menyediakan lapangan kerja. Pemerintah juga harus mengembangkan keterampilan pekerja.

Dari segi anggaran, Zulfikar melihat pemerintah tidak mungkin menyediakan subsidi semacam penerbitan Kartu Pra-Kerja. Dia menilai, kebijakan seperti itu tidak hanya berdampak kepada ekonomi negara, tetapi juga ke produktivitas SDM.

Selain itu, data Indef menyebutkan, selama 2014-2017 tenaga kerja hanya terserap sekitar 2,1 juta orang. Pembangunan infrastruktur selama ini hanya menyerap 134 ribu tenaga kerja. Jumlah tersebut, menurut INDEF, cenderung menurun dibandingkan pemerintahan sebelumnya yang penyerapannya sekitar 486 ribu.

Penyerapan tenaga kerja yang luar biasa berada di sektor transportasi, dengan jumlah 1,9 juta tenaga kerja. Namun, Indef menilai ini bukan karena pemerintah, melainkan karena munculnya inovasi transportasi daring.

Data INDEF juga menyebut, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih banyak di dominasi oleh lulusan SMK. Hal itu masih terjadi hingga tahun lalu.

Jokowi dan Kartu-Kartunya

Ikuti Whatsapp Channel Republika