REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin mengatakan, lulusan pendidikan kejuruan seperti SMK, Politeknik, dan akademi akan dikerjasamakan dengan kelompok dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Menurutnya, hal itu akan dilakukan Jokowi-Maruf jika terpilih dalam Pilpres 2019 mendatang.
Maruf mengatakan, itu supaya antara lulusan memiliki relevansi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. "Karena kan kita kerjasamakan kepada kelompok DUDI, dunia usaha dan dunia industri supaya ada relevansi dan link and match diantara keduanya," ujar Maruf dalam debat cawapres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (17/3).
Selain itu, Jokowi-Maruf juga ingin mengembangkan pelatihan-pelatihan serta kursus-kursus kepada para tenaga kerja maupun calon tenaga kerja. Melalui balai latihan kerja (BLK) maupun pelatihan di BUMN. Dengan begitu kata Maruf, kualitas tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dengan tenaga kerja asing.
"Juga dilakukan sertifikasi serta upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan maupum re-skilling. Dengan begitu kita akan bisa bersaing di luar negeri," ujar Maruf.
Menurutnya juga, Jokowi-Maruf akan memfokuskan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kiai Maruf menjelaskan, karena saat ini, bukan hanya untuk menempatkan tenaga kerja saja.
"Undang undang kita sekarang yang terakhir telah bergeser dari upaya penempatan kepada upaya perlindungan," ujarnya.
Acara debat ketiga menjelang Pilpres 2019 mengusung tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan. Debat ini hanya mempertemukan cawapres dari kedua kubu, yakni KH Maruf Amin dan Sandiaga Uno. Lokasi acara berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Selatan.
Pertanyaan disusun oleh sembilan orang panelis. Diantaranya, Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina Pulubuhu, Pegiat Budaya yang merupakan mantan Rektor Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak Chairil Effendy MS, Rektor Universitas Syiah Kuala Aceh Samsul Rizal, Rektor UIN Sunan Kalijaga KH. Yudian Wahyudi.
Selain itu, ada juga, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Subhilhar, Budayawan Radhar Panca Dahana, Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia David S Perdanakusuma dan Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama.