REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, menjelaskan kabar adanya perdamaian atau islah telah dilakukan sejak dulu. Baidowi menyebut, saban tahun selalu mengajak kubu PPP muktamar Jakarta untuk berdamai.
"Dari dulu kita sudah mengajak teman-teman yang menamakan diri sebagai PPP Muktamar Jakarta atu Sahid," kata Baidowi saat dikonfirmasi, Selasa (19/3).
Baidowi menjelaskan, pada tahun 2016, DPP PPP yang telah disahkan Mentri Hukum dan HAM mengajak kubu Djan Faridz yang saat ini di pimpin oleh Humphrey Djemat dari hasil muktamar Jakarta untuk islah. Bahkan, lanjut dia, beberapa kader sudah masuk kedalam kepengurusan.
Selanjutnya, pada tahun 2017, PPP kembali mengajak untuk islah untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada pemilu kada. Kemudian pada 2018, PPP juga mengulurkan tangan untuk berdamai dengan kubu Muktamar Jakarta agar dapat mendaftarkan diri sebagai calon legislatif.
"Kemudian kita ajak maju pencalegan, ayok islah datang kesini. Sebagian seperti, Habil Marati, Lukman Abdul Hakim itu datang ke kita dan bersedia bergabung untuk menjadi caleg di dapil-nya masing-masing," imbuhnya.
Baidowi mengatakan PPP selalu membuka pintu untuk islah bagi kubu yang ingin berdamai. Namun, lanjut dia, islah tidak bisa dipaksakan oleh satu pihak. Sebab, islah hanya bisa dilakukan ketika kedua belah pihak sepakat berdamai.
Selain itu, Baidowi menegaskan PPP yang saat ini di dipimpin oleh Suharso Monoarfa sebagai (Plt) Ketua Umum PPP telah legal secara hukum sejak dulu. Karena itu, jika masih ada partai yang mengatasnamakan PPP diluar itu, maka seharusnya tunduk dan mengikuti aturan partai.
"Sekarang kan gak ada, mereka saja yang mengadakan diri, secara politik dan hukum kan tidak ada. Kalau soal orang mengaku sebagai PPP kan banyak, tetapi partai ini organisasi ada legal hukumnya yang harus diikuti," terangnya.
Sementara, politikus senior PPP Mudrik Sangidu mengatakan islah antara dua kubu yang berseteru sangat mungkin terjadi setelah penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy oleh KPK. Kendati demikian, ia mengatakan, PPP belum merencanakan islah pasca penangkapan itu.
"Sejauh ini saya belum dengar adanya islah yang direncanakan PPP, tetapi dengan adanya penangkapan Romi ada kemungkinan islah," kata Murdik kepada Republika.co.id, Selasa (19/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika