REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan, perseroan tidak menjalin kerja sama dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) terkait distribusi pupuk. Kerja sama hanya untuk pengangkut amoniak. 

“Bentuk kerja sama hanya meliputi perjanjian sewa kapal, dan kapal yang digunakan juga adalah pengangkut amoniak dan barang lainnya, jadi bukan untuk distribusi pupuk," ujar Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana dalam keterangan tulis yang diterima Republika.co.id, Jumat (29/3).

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/3) lalu terkait dengan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpus Transportasi Kimia (HTK).

KPK menetapkan anggota DPR RI 2014-2019 Komisi VI , Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka dugaan suap.  Selain Bowo, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni pihak swasta Indung sebagai penerima suap dan Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti sebagai pemberi suap.

Wijaya menyebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjunjung tinggi integritas dan menjalankan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), manajemen Pupuk Indonesia akan selalu kooperatif dan mendukung KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Pupuk Indonesia pun menjamin bahwa peristiwa tersebut tidak akan mengganggu kinerja perusahaan, termasuk kegiatan distribusi pupuk.  “Kegiatan Distribusi Pupuk, khususnya pupuk bersubsidi tidak terganggu dengan adanya peristiwa ini," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika