REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus memperkuat implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs). Salah satunya menjalin kerja sama dengan Japan International Cooperation (JICA). 

Sekretaris Utama Bappenas Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf menjelaskan, secara teknis, kerja sama kedua pihak akan mulai berlangsung pada bulan ini dan berlangsung selama 1,5 tahun. Sebagai proyek percontohan, pemerintah sudah menunjuk lima provinsi. 

"Banten dan Jakarta, kemudian tiga provinsi lain akan ditunjuk saat proyek berjalan," ujarnya ketika ditemui di kantornya di Jakarta, Kamis (4/4). 

Pembahasan teknis penguatan implementasi SDGs ini dibahas Bappenas dan JICA dalam kick off meeting. Sebelumnya, kedua pihak sudah menandatangani Records of Discussion mengenai kerja sama pada November. 

Gellwynn menuturkan, proyek yang disebut sebagai Strengthening Framework of Implementation of SDG’s ini bertujuan untuk memperkuat sistem pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah. Di sisi lain, juga kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Jepang. 

Proyek ini akan mendukung upaya Bappenas dalam menyusun indikator SDG’s yang belum selesai didefinisikan oleh PBB. Sebab, menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menteri PPN/ kepala Bappenas ditunjuk menjadi Koordinator Tim Pelaksana SDGs di Indonesia. 

Staf Ahli Menteri PPN BIdang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widayasanti menjelaskan, bentuk kegiatan dari proyek kerja sama ini adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas dari aparat pemerintah daerah. Khususnya, dalam menyusun dan menyempurnakan aksi daerah.

Pendanaan proyek akan menggunakan skema SDG’s financing hub yang berada di bawah koordinasi Bappenas dan melibatkan berbagai pihak. "Konsep sudah diluncurkan, sedang kami finalkan," tutur Amalia. 

Skema tersebut akan menjadi hub untuk menyesuaikan semua indikator pembiayaan atau pusat untuk inovasi skema pembiayaan baru. Amalia menjelaskan, tidak menutup kemungkinan skema ini akan digabungkan dengan skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA), mengingat kesulitan satu skema untuk berdiri sendiri. 

Sementara itu, Kepala Perwakilan Kantor JICA Indonesia Shinichi Yamanaka menilai, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki minat dan semangat besar dalam mengimplementasikan SDGs. Hal ini jugalah yang mendasari JICA ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam hal penguatan kerangka kerja. 

Shinichi berkomitmen membantu Indonesia dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan hal-hal yang dibutuhkan sebelumnya. Sebab, dibutuhkan berbagai indikator yang harus dijelaskan sebelum melakukan monitoring dan evaluasi. "Kami akan berusaha berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait masalah tersebut," katanya. 

SDGs di Indonesia berisi 17 tujuan yang diharapkan dapat tercapai pada 2030. Di antaranya, menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan dan menciptakan pendidikan bermutu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika