REPUBLIKA.CO.ID, SOLO - Sebanyak 7.236 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Solo menjadi sasaran perbaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Hingga awal April, perbaikan RTLH baru mencapai sekitar 7 persen.

Kasi Pendataan dan Perencanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) Widhi Hastuti, mengatakan, Pemkot terus berupaya menggali sumber dana untuk mempercepat program perbaikan RTLH tersebut. "Sampai sekarang baru terealisasi perbaikan untuk 533 unit RTLH atau sekitar 7,36 persen," ucapnya kepada wartawan, Senin (8/4). 

Berdasarkan data dari Pemkot, setiap tahun perbaikan RTLH baru bisa direalisasikan bagi ratusan unit rumah. Pada 2017, Pemkot bisa memperbaiki 900 unit RTLH. Hal tersebut tergantung dari ketersediaan anggaran.

Widhi menambahkan, anggaran perbaikan RTLH berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD 2019, serta program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Pemkot terus membuka kesempatan bagi para pengusaha untuk berpartisipasi dalam program tersebut. 

"Apalagi anggaran Pemkot relatif terbatas untuk mengentaskan penanganan RTLH," imbuhnya. 

Kepala Disperum KPP, Heru Sunardi, menyatakan, sumber anggaran perbaikan RTLH paling banyak berasal dari APBD yang mencakup RTLH di 22 kelurahan. Sedangkan perbaikan RTLH dari DAK mencakup beberapa kelurahan seperti, Jebres, Purwodiningratan, Sewu, Gandekan dan Kedunglumbu. 

Sementara perbaikan dengan bantuan CSR dilakukan di kelurahan Mojosongo, Baluwarti, Panularan, dan Manahan. "Masing-masing penerima bantuan akan mendapatkan stimulan perbaikan rumah senilai Rp 15 juta ditambah ongkos tenaga sebesar Rp 2,5 juta," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika