REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Yunahar Ilyas menegaskan, MUI menjadi organisasi yang netral dalam Pemilu 2019. Netralitas termasuk di pemilihan presiden (pilpres). 

"Meski ada individu yang juga tim sukses, kami secara organisasi netral," kata dia dalam konferensi pers Taushiyah MUI tentang Pemilu Serentak 2019 di Gedung MUI, Jakarta, Selasa (9/4).

Yunahar mengatakan, MUI netral dan tidak memihak dalam pilpres karena menjadi organisasi untuk semua umat, bangsa, dan rakyat. Terkait dengan adanya individu MUI yang berpolitik, Yunahar mengatakan, hak politik warga negara dijamin oleh undang-undang sehingga tidak ada larangan.

Hanya saja, dia mengingatkan, MUI tetap berkomitmen tidak mengambil sikap mendukung salah satu pasangan capres-cawapres atau partai politik tertentu. Soal adanya perbedaan politik di kalangan ulama, katanya, juga bukan merupakan bentuk keterbelahan MUI.

"Ulama tidak terbelah, sikap politik itu pribadi. Mereka pribadi punya kecenderungan politik, di 01 atau 02 silakan," kata dia.

Bagi para ulama yang ikut kontestasi politik praktis, Waketum MUI itu mengajak agar mereka dapat menunjukkan diri sebagai pribadi yang alim, berilmu, dan menjadi teladan. Yunahar mengatakan, ulama jangan justru menjadi pihak yang turut menyebarkan kabar bohong (hoaks) dan ujaran kebencian.

"Jangan ulama bikin makin panas. Membuat panasnya itu agar secara terukur tidak melanggar apa yang digariskan Islam," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika