REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, enggan berkomentar terkait adanya instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada kadernya di BPN. Menurutnya yang berhak mengklarifikasi hal tersebut adalah Partai Demokrat.
"Mending klarifikasi ke pihak Demokrat karena saya nggak tahu. Kan rumor maka cari ke sumbernya," kata Dahnil kepada wartawan, Jumat (19/4).
Dahnil mengaku belum berkomunikasi lagi dengan Partai Demorkat pascainstruksi tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. Kendati demikian, ia memastikan hubungan Partai Demokrat dengan BPN tidak ada masalah.
"Kemarin Pak Syarif, Pak Hinca kemudian tim-tim jubir yang di bawah koordinasi saya masih sepanjang ini," ucapnya.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat - Amir Syamsuddin. (Republika)
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menegaskan partainya tetap solid di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Namun, menurutnya, keselamatan negara adalah hal yang harus diutamakan.
"Ya kita masih tetap bagian daripada koalisi tetapi kita tentunya juga harus memikirkan bahwa keselamatan negara itu selalu yang kami utamakan ya, bahkan di atas kepentingan Partai Demokrat itu adalah nomor satu keselamatan negara," kata Amir saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (19/4).
Amir juga membantah instruksi SBY adalah instruksi untuk menarik diri Partai Demokrat dari BPN. "Iya (bukan menarik diri dari BPN), karena dianggap serius kan, setiap langkah atau kegiatan yang berindikasi dapat melanggar konstitusi kita mundur dulu untuk kita berbicara," ujar Amir.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui suratnya kepada internal Partai Demokrat, menginstruksikan kepada kader partainya yang berdinas di BPN untuk kembali ke Wisma Proklamasi, Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Dalam surat instruksinya tersebut, SBY meminta kepada para petinggi Partai Demokrat untuk memantau dari dekat perkembangan situasi politik yang terjadi di tanah air. Selain itu SBY ingin memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.