REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menempatkan empat dari lima partai politik (parpol) Islam lolos ke parlemen karena meraih perolehan suara Pileg 2019 melewati ambang batas empat persen. Hasil penghitungan sementara KPU pun tak jauh berbeda.
Keempat parpol itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara itu, Partai Bulan Bintang (PBB) terancam tak lolos ke parlemen.
Berdasarkan hasil hitung suara legislatif dalam laman resmi KPU per Jumat (19/4), pukul 21.30 WIB, PKB memimpin parpol Islam dengan raihan 8,43 persen. PKS untuk sementara meraih angka 8,31 persen dan PAN 6,45 persen.
PPP masih pada kisaran 3,94 persen. Namun, PPP berpeluang besar lolos karena hasil hitung suara KPU baru mencakup 12.997 TPS. Sementara, PBB belum mencapai 1 persen, tepatnya 0,94 persen.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Sohibul Iman bersyukur atas hasil pileg ini, Kamis kemarin. Ia bahkan mengklaim PKS bisa tembus dua digit, seperti yang diamanatkan musyawarah nasional partai tersebut.
Apa kunci keberhasilan PKS meningkatkan suara? Sohibul percaya bahwa partainya di sela-sela ketatnya kompetisi pemilihan presiden berhasil menyisipkan empat program untuk publik.
Keempat program itu adalah berlaku surat izin mengemudi (SIM) seumur hidup, bebas pajak kendaraan, bebas pajak untuk warga berpenghasilan di bawah Rp 8 juta, dan RUU perlindungan ulama dan simbol agama.
Ketua DPP Ledia Hanifah Amalia menambahkan, laporan internal dan hitung cepat lembaga survei memperlihatkan bahwa PKS memperoleh hasil yang cukup memuaskan pada Pileg 2019.
"Alhamdulillah, dari laporan internal, insya Allah lolos PT (parliamentary threshold) dan laporan umum lapangan ada peningkatan suara," kata Ledia, Jumat (19/4).
Kendati demikian, PKS masih akan menunggu hingga penghitungan manual oleh KPU selesai dilakukan. "Jadi, masih harus kita kawal dan kita tunggu hasilnya," ujar dia.
Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan, partainya optimistis meraih tujuh persen suara pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. PAN juga yakin raihan kursi di DPR akan meningkat dari yang saat ini sebanyak 48 kursi.
Dari hasil pantauan laporan pengurus PAN di daerah, Eddy menilai, partainya akan lolos ambang batas parlemen. PAN optimistis meraih suara yang lebih tinggi dari hasil survei yang dikeluarkan lembaga survei karena sebaran pemilih PAN cukup merata, sampai di luar Jawa.
"Ini patut disyukuri karena Pemilu 2019 sangat berat," kata dia, Kamis.
Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Jurhum Lantong mengatakan, partainya optimistis lolos ke parlemen meski hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei memprediksi perolehan suara PBB jauh di bawah ambang batas parlemen 4 persen. Optimismenya itu mengacu pada data perolehan suara yang masuk berdasarkan formulir C1.
"Kalau dalam internal PBB sendiri dengan suara yang masuk sekitar 10 persen dari C1, posisi kami hampir 3,5 persen. Jadi, kami optimistis (lolos ke parlemen)," ujar Jurhum mengklaim, Jumat (19/4).
Berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei, seperti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, PBB meraih suara sebesar 0,93 persen. Sementara, batas minimal ambang batas untuk mendapatkan kursi di parlemen adalah empat persen suara.
Jurhum mengatakan, pihaknya tidak mau terburu-buru menyimpulkan bahwa hasil hitung cepat sesuai dengan kenyataan. Menurut dia, hasil hitung cepat tersebut belum merangkum secara keseluruhan dan ada kemungkinan banyak suara yang tidak terekam.
Ia menyatakan, telah menginstruksikan seluruh anggota partai agar menjadikan penghitungan resmi KPU sebagai acuan. PBB akan terus mengawal proses penghitungan suara dan telah memiliki lima hingga delapan petugas di setiap kecamatan, juga saksi di hampir 500 ribu TPS di seluruh Indonesia.
"Saya pikir kita perlu memberikan sumbangsih kepada pola pikir masyarakat agar masyarakat juga tidak terus-menerus disuguhkan dengan hoaks-hoaks yang sulit dan menggiring emosi masyarakat," kata Jurhum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika