REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuka data hitung cepat internal mereka. Persepi juga meminta BPN untuk menjelaskan dengan detail metodologi serta pengumpulan data pilpres 2019.
"Makanya kami mengajak dari awal, teman-teman yang meragukan metodologi dan independensi kami untuk saling membuka data, saling membuka hal-hal yang peru dibuka termasuk soal dana," kata Sekretaris Jenderal Persepi Yunarto Wijaya di Jakarta, Sabtu (20/4).
Direktur Charta Politika itu mengatakan, Persepi telah membuka metodologi dan data hitung cepat yang mereka gunakan. Dia balik meminta BPN untuk melakukan hal serupa agar ada keadilan dan kejelasan atas hasil survei yang mereka lakukan.
"Apabila BPN enggan melakukannya, maka kami meragukan kevalidan data yang diklaim paslon 02 itu unggul," kata Yunarto Wijaya.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya. (Republika)
Sebelumnya, calon presiden (capres) Prabowo Subianto mengaku tidak mempercayai hasil hitung cepat lembaga survei. Dia mengatakan, saat ini rakyat sudah tidak bisa dan tidak ingin dibohongi karena sudah sadar.
Dia meminta relawan, simpatisan, dan para pendukungnya tidak lengah untuk tetap mengawal formulir C1 pleno dan jaga di kecamatan-kecamatan. Prabowo lantas menyaranan agar lembaga-lembaga survei itu untuk pindah ke Antartika agar dapat membohongi burung-burung penguin.
Ketidakpercayaan Prabowo menyusul hasil hitung cepat lembaga survei menempatkan perolehan suara Jokowi-Ma'ruf melampaui dirinya dan Sandiaga Uno. Pasangan calon (paslon) nomor urut 01 itu mendulang 54-55 persen suara.
Perolehan itu unggul sekitar 10 persen dari pendapatan suara paslo 02 sebesar 44-45 persen. "Ya kalau saya selama data tidak mau dibuka, kita boleh curiga jangan-jangan tidak ada datanya. Itu saja. Karena kalau memang datanya dimiliki, tidak sulit, kita tinggal menyiapkan," kata Yunarto.
