REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin menilai wajar pengerahan ribuan personel Brimob di DKI Jakarta. TKN mengatakan, perintah itu merupakan upaya antisipasi agar negara dalam tetap kondisi aman dan nyaman usai pelaksanaan pemilu.
"Bisa jadi dasar instruksi itu memang pascapemilu ini ada dinamika demokrasi yang relatif hangat," kata Wakil Ketua TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Abdul Kadir Karding di Jakarta, Selasa (23/4).
Karding mengatakan, pengerahan itu juga dilakukan mengingat adanya upaya provokasi secara masif untuk tidak percaya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia melanjutkan, penghasutan itu dilakukan guna menyatakan pemilu curang dan untuk ujung itu semua pengerahan people power.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu melanjutkan, keamanan negara tidak menjadi menjadi pertaruhan sehingga menjaga stabilitas itu merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, dia menambahkan, presiden memberikan satu panduan atau perintah kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan ketertiban.
"Menurut saya, itulah langkah yang harus dilakukan oleh presiden agar negara tetap aman rakyat tetap bisa bekerja," kata Karding lagi.
Sebelumnya, tak kurang dari 10 ribu personel Brigade Mobil (Brimob) akan berada di DKI Jakarta untuk pengamanan setelah Pemilu 2019. Mabes Polri saat ini menarik bertahap sekitar 6.200 personel Brimob dari tiga Kepolisian Daerah (Polda) untuk perbantuan pengamanan ibu kota negara.
Dari data yang dihimpun, kedatangan personel Brimob dari daerah-daerah tersebut bergiliran. Pada Senin (22/4), pagi sekitar 100 personel Brimob dari Polda Kalimantan Barat (Kalbar) tiba di Jakarta. Ratusan personel tersebut, kini berada di kawasan Jakarta Utara (Jakut) untuk pengamanan. Kebanyakan mereka, siaga di kawasan Mangga Dua.
Sementara dari Polda Bali, jumlah yang sama pada Senin (22/4) berangkat dari Pulau Dewata menuju Cengkareng. Dari Polda Maluku, sekitar 200 anggota Brimob, juga diterbangkan ke Jakarta.