REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Ketahanan pangan adalah masalah kompleks. Karena itu, penanganannya harus dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan dari sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, perdagangan, dan lainnya.
Demikian dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi di hadapan peserta Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Jambi, di Kantor Bappeda Jambi, Senin (29/4).
“Untuk perencanaan pembangunan ketahanan pangan, kami telah menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). Gunakan peta ini untuk perencanaan program di daerah, agar ketahanan pangan semakin kokoh, dan semakin berkurang daerah yang mengalami kerentanan pangan,” ujar Agung.
Peta FSVA adalah peta yang menyajikan sebaran daerah berdasarkan kerawanan dan kerentanan pangan. Dengan mengetahui daerah-daerah rentan pangan, penanganannya akan semakin mudah dan tepat sasaran. Dalam rakor tersebut, Agung mengharapkan dapat dirumuskan kebijakan penanganan kerentanan pangan yang komprehensif, efektif, dan efisien.
“Di sini hadir dinas-dinas terkait masalah pangan dan ada juga pokja ahli DKP. Rumuskanlah kebijakan yang komprehensif untuk penanganan kerentanan pangan, agar ketahanan pangan di daerah ini semakin mantap,” kata Agung yang juga Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
Dalam rapat DKP yang bertema "Makna FSVA dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan” tersebut, Gubernur Jambi Fachrori Umar mengatakan, hal terpenting dalam membangun ketahanan pangan di daerah adalah memperkecil risiko terjadinya kerawanan pangan.
“Suatu daerah dapat dikatakan tahan pangan kalau mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Kalau tidak cukup, dikhawatirkan terjadi kerawanan pangan,” ujar Fachrori Umar.
Untuk itu, Gubernur melanjutkan, para bupati dan wali kota agar menyusun peta FSVA sampai tingkat desa agar ketahanan pangan semakin mantap, sebagaimana Visi Jambi Tuntas 2021.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jambi Amir Hasbi menyerukan kepada para kepala dinas di daerah dapat menindaklanjuti kebijakan Gubernur Jambi. “Sehingga ketahanan pangan di semua wilayah Jambi semakin baik,” karta dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika