REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara (Jubir) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mempertanyakan sumber pendanaan yang akan digunakan pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota. Ia khawatir rencana tersebut hanya akan menambah utang baru.
"Memindahkan ibu kota itu kan tentu butuh anggaran besar karena pasti akan membangun infrastruktur baru menunjang pembangunan ibu kota. Kira-kira pertanyaan saya ke Pak Jokowi, apakah pemerintah Pak Jokowi sanggup menyediakan uangnya atau tidak?," kata Andre kepada wartawan, Senin (29/4) malam.
Menurutnya sah-sah saja jika pemerintah mewacanakan hal tersebut. Namun ia berharap pemerintah juga nantinya mepresentasikan kepada rakyat terkait jumlah anggaran yang dibutuhkan dan sumber anggaran. Jangan sampai nantinya dibebankan kepada generasi-generasi yang akan datang.
"Apakah memang negara punya pendapatan lain untuk membiayainya atau akan membuka utang baru yang akan menambah beban utang generasi berikutnya, yang di mana generasi berikutnya itu bukan generasi Pak Jokowi, mohon dijawab," tantangnya.
Oleh karena itu, imbuhnya, pemerintah perlu terbuka menyampaikan kepada publik terkait hal itu, sehingga publik berhak menentukan mendukung atau tidak. Menurutnya berdasarkan sikap masyarakat itulah nantinya DPR periode yang akan datang yang akan memutuskan.
Ia berharap rencana pemindahan ibu kota tidak lagi hanya sebatas wacana atau pengalihan isu kecurangan pemilu. "Kalau serius, proposal lengkapnya ditunggu," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkap, dibutuhkan anggaran hingga Rp 466 triliun untuk membangun ibu kota baru seluas 40 ribu hektare dengan jumlah penduduk 1,5 juta orang. Opsi lain, dibutuhkan Rp 323 triliun untuk membangun ibu kota seluas 30 ribu hektare dengan 900 ribu penduduk.
Bambang menjelaskan, ada empat sumber pembiayaan pemindahan ibu kota. Sumber pertama adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pokok, termasuk kantor pemerintahan dan gedung parlemen. Kemudian sumber pembiayaan kedua adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan membiayai pembangunan infrastruktur utama dan fasilitas sosial.
Sumber dana ketiga, ujar Bambang, adalah kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang akan melibatkan pemerintah dan swasta sekaligus. KPBU nantinya akan membiayai pembangunan infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Sementara sumber dana keempat adalah pembiayaan dari swasta murni, termasuk pembangunan properti, perumahan, dan fasilitas sosial.
"Tetapi sudah dikonfirmasi oleh Bu Menkeu bahwa biayanya ini masih dalam batas wajar karena kita bisa melakukan kerjasama baik dengan BUMN dan swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam bentuk KPBU," kata Bambang usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (29/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika