REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengapresiasi kedewasaan Partai Demokrat dan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam merespons hasil pemilu 2019. TKN menilai sikap menghargai proses demokrasi yang sedang berlangsung menunjukkan kesamaan visi dengan kubu Jokowi.
Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding menilai, SBY dan Jokowi sama-sama percaya dengan proses demokrasi yang berlangsung. Menurutnya, sikap SBY yang jernih dalam memandang segala tahapan pemilu menunjukkan karakter seorang negarawan.
"Meski dalam politik selalu ada dinamika dan perbedaan, namun pada intinya semangat TKN dan Partai Demokrat selalu sama yakni menjunjung dan menghormati proses demokrasi," kata Karding, Kamis (2/5).
Menurut Karding, sejak awal SBY telah menunjukkan komitmen dan semangat yang sama dengan TKN. Meski bersaing, dia menilai, Demokrat tetap mampu menjaga nilai-nilai universal dalam berbangsa, seperti mengedepankan semangat inklusif dan tidak berpikir sempit.
"Dengan semangat yang sama itu kami optimistis bahwa kesatuan TKN dan Demokrat ini bisa berkembang ke arah yang lebih jauh," kata Karding.
Tak hanya Demokrat, Karding juga memberi apresiasi pada Partai Amanat Nasional (PAN) yang tak kalah aktif dalam menciptakan suasana demokrasi yang sejuk. Dia mengatakan, ini terlihat dengan sikap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang datang ke Jokowi untuk membangun komunikasi.
Karding mengatakan, TKN mengapresiasi gestur politik yang dibangun PAN yang memperlihatkan itikad untuk menjaga persatuan dan menghormati proses demokrasi. Dia melanjutkan, Zulkifli memperlihatkan narasi yang positif dan bukan memprovokasi rakyat dengan narasi negatif.
Di sisi lain, Karding pun memuji Jokowi yang mampu merangkul seluruh pihak. Dia mengatakan, hal itu menunjukkan Jokowi pemimpin yang mudah komunikasi dengan semua pimpinan partai.
"Jokowi menunjukkan bahwa kepentingan bangsa di atas segalanya," ujar Karding
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, tidak boleh ada pihak yang menganggap dirinya berhak mengadili dan memutuskan siapa yang jadi pemenang pemilu. Sikap ini dinilai menunjukkan ketidakserasian antara Demokrat dan Prabowo.
Selain itu, Ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) Yasin Kara mengakui pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo bisa membuka peluang partainya bergabung kembali dengan kubu capres pejawat. Namun kedua partai menggarisbawahi bahwa sebelum pembahasan mengenai koalisi tersebut, tugas besar yang mendesak adalah menyelesaikan proses Pemilu terlebih dulu.
"Sinyal-sinyal ini mengindikasikan bahwa koalisi Adil Makmur mulai goyah dengan mendekatnya kedua partai ini ke kubu Jokowi," kata Karding lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika