REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengatakan negara ini memang negara demokrasi, tapi bukan berarti benar-benar bebas melakukan apapun. Ada rambu-rambu hukum yang mengatur kebebasan itu agar tak mengganggu kebebasan orang lain.

"Ada kemudian penangkapan tokoh-tokoh ekstrem yang nyata-nyata melanggar hukum ada. Supaya tahu bahwa negeri ini ada hukumnya, nggak sebebas-bebasnya," kata Wiranto di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/5).

Menurutnya, negara Indonesia memang negara demokrasi. Tapi, itu bukan berarti seseorang dapat melakukan apapun sebebas-bebasnya. Ada rambu-rambu hukum yang mengatur kebebasan tersebut agar tak mengganggu kebebasan orang lain.

"Jangan sampai mengancam keamanan negara, jangan. Kami ini aparat keamanan hanya masuk di wilayah itu, menjaga itu. Kalau masyarakat sudah taat hukum, ya kami santai-santai saja," ujarnya.

Namun, kata Wiranto, yang terjadi saat ini adalah ada masyarakat yang secara nyata melenggar hukum. Masyarakat yang seperti itu, akan ditindak aparat keamanan. Dia tidak ingin pemerintah dikatakan kejam dan kembali ke orde baru karena melakukan hal itu.

"Jangan katakan Pak Wiranto kejam, kembali orde baru, kolonial, kami hanya menjaga hukum ditegakkan karena Republik Indonesia negara hukum. Kalo nggak ingin ditangkep ya jangan macam-macam. Jangan langgar hukum," jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika