REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memprediksi mudik Lebaran Idul Fitri 1440 H akan banyak yang beralih menggunakan moda transportasi bus, selain mobil pribadi. Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pengawasan operatir bus ditingkatkan.
"Saya melihat memang da peningkatan ke bus. Oleh karena itu Kemenhub harus melakukan pengawasan lebih ketat kepada operator bus," kata Tulus kepada Republika, Ahad (19/5).
Dia menjelaskan hal tersebut sangat penting baik untuk kelaikan armada bus dan juga sopir yang mengantar para pemudik ke terminal bus di kampung halaman atau saat kembali menuju Jakarta. Begitu juga dengan kondisi jalan yang laik, menurut Tulus juga perlu diperhatikan agar membuat penumpang aman dan nyaman.
Selain soal kelaikan armada dan pengemudi, Tulus juga meminta Kementerian Perhubungan melakukan pengawasan lebih intensif terkait harga tiket bus. "Terutama tarif batas atas dan standar pelayanan minimal yang ditentukan. Jangan sampai fenomena ini jadi aji mumpung oleh operator bus," ungkap Tulus.
Untuk itu, Tulus mengatakan pengawasan terhadap operator bus menjelang masa mudik Lebaran 2019 perlu ditingkatkan. Dia meminta pemerintah memberikan sanksi keras dan tegas jika terbukti adanya pelanggaran oleh awak angkutan dari operator bus.
Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi memastikan akan ada peningkatan jumlah penumpang bus dan mobil pribadi saat musim mudik Lebaran 2019. Hal tersebut dipicu salah satunya dikarenakan tingginya harga tiket pesawat.
"Dari moda udara ke darat dalam kondisi reguler ada peepindahan karena salah satunya peningkatan harga tiket. Beberapa operator (bus) akan ada kenaikan mulai 15 sampai 25 persen," kata Budi di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (17/5).
Meskipun begitu, Budi menilai perpindahan penumpang pesawat ke bus dan mobil pribadi bukan hanya faktor tingginya harga tiket saja. Budi mengatakan hal tersebut juga dikarenakan akses jalan tol yang saat ini sudah bisa mempermudah pemudik melalui jalur darat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika