REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Partai Demokrat memastikan tidak akan terlibat dalam aksi massa pada 22 Mei 2019 yang akan menolak atau mempersoalkan hasil Pemilu serentak 2019. Demokrat akan menempuh jalur hukum.

"Saya pastikan dari Partai Demokrat ndak ikut itu," kata Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan di sela proses rekapitulasi tingkat nasional KPU RI, di Jakarta, Senin dini hari.

Hinca mengatakan bilamana terdapat dugaan kecurangan dalam pemilu, Demokrat memilih untuk mengikuti alur konstitusional melalui pengaduan kepada Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi.

Menurut dia, selama ini Demokrat mendukung penuh pelaporan dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan Badan Pemenangan Prabowo kepada Bawaslu, karena itu adalah jalur yang konstitusional.

Adapun dia menekankan Demokrat tetap akan berada dalam koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandi sampai hasil akhir penghitungan suara pemilu diumumkan 22 Mei 2019.

Dia menegaskan jika Demokrat pergi sebelum hasil akhir diumumkan KPU, maka sama halnya Demokrat walk out dari pertandingan yang sedang berlangsung.

"Bagaimana kau sedang bermain bola belum selesai, terus kau pergi dari luar lapangan. Biarkan kami di dalam lapangan sampai peluit ini ditiup berakhir. Nanti kalau kau tinggalkan pertandingan sebelum peluit ditiupkan itu WO, tidak fair," kata dia

Ikuti Whatsapp Channel Republika