REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menyebut bukti tautan berita yang diajukan tim hukum kubu oposisi tidak memiliki kekuatan hukum. Sekretaris TKN KIK Hasto Kristiyanto menilai, tautan berita tak bisa dijadikan dasar atas perbedaan perolehan suara kedua pasangan calon (paslon).

"Yang otentik itu berdasarkan dokumen C1 dan kemudian juga berdasarkan pernyataan para saksi," kata Sekretaris TKN KIK Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin (27/5).

Menurut Hasto, kubu oposisi seharusnya mengedepankan aspek politik dengan tidak melupakan bukti-bukti primer yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dia mengatakan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno harus bisa menjelaskan perbedaan selisih suara lebih dari 16 juta.

"Ya, tentu saja bukti ini di dalam sengketa pemilu kan harus memiliki dampak terhadap hasil perolehan suara," kata Hasto.