REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut sejak awal pembentukan kabinetnya, termasuk hingga saat ini tidak ada istilah jatah-jatahan kursi menteri untuk partai politik pendukungnya. "Dalam politik bukan masalah, tanya saja ke partai-partai apa pernah kita bicara masalah menteri? Atau menteri apa? Nggak pernah?" kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan Tim LKBN Antara di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (12/6).

Menurut Jokowi, semua partai pendukungnya sudah mafhum penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Namun, ia menjelaskan kemudian wajar jika ada partai-partai tertentu dengan persentase perolehan suara yang besar mendapatkan porsi kursi menteri yang lebih banyak.

"Kalau beliau-beliau tahu itu hak prerogatif presiden, ya logis persentase gede masa diberi menteri satu, yang persentase kecil diberi menteri empat, ya nggak gitu, bukan penjatahan, normal saja," katanya.

Hal itu dianggapnya bukan sebagai penjatahan, namun merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam dunia politik dan pemerintahan. Dengan caranya seperti itu, Jokowi mengaku tetap bisa mempertahankan kekompakan koalisi pendukungnya selama ini.

"Nyatanya lima tahun kemarin tidak ada masalah, semua dengan komunikasi, baik dengan ketua umum partai, dengan sekjen-sekjen, semua bisa dibicarakan saya kira dari pengalaman tidak ada masalah," katanya.

Terkait dengan partai politik atau pihak manapun yang menyatakan ingin bergabung dengan koalisinya, Jokowi menyatakan selalu terbuka. "Ya gabung saja, saya kan selalu terbuka, siapa pun yang mau bersama-sama membangun negara ini, memajukan negara ini ayo kita ini kan tidak kenal oposisi murni, jadi ya kita yang paling penting komunikasi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika