REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Sebanyak 199 desa di Kabupaten Bandung akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada Sabtu 26 Oktober mendatang. Pemetaan terhadap desa-desa yang rawan konflik tengah dilakukan oleh para camat di wilayahnya masing-masing.

Bupati Bandung, Dadang M Naser mengaku bersama para camat tengah membuat daftar inventarisasi masalah desa yang diperkirakan rawan konflik. Selain itu, pihaknya akan menyelenggarakan pemilihan serentak tersebut pada hari Sabtu (16/6).

"Kita siap melaksanakan pilkades serentak. Mendagri mintanya hari libur tapi kita hari Sabtu agar menyerap partisipasi pemilih," ujarnya kepada wartawan di Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (14/6).

Ia mengungkapkan, jika pelaksanaan pilkades diselenggarakan pada hari libur khususnya Minggu. Maka diperkirakan akan sedikit menyerap partisipasi pemilih. Sebab kebanyakan warga pada hari tersebut tengah berdagang.

"Rata-rata hari Ahad, mereka (warga) usaha (dagang) ke berbagai daerah," katanya. Sedangkan pada hari Sabtu, menurutnya para pedagang bisa mencoblos terlebih dahulu kemudian dipersilahkan untuk berdagang.

Dadang menambahkan, mengantisipasi adanya konflik, pihaknya akan menggandeng Universitas Padjajaran (Unpad) untuk mengawasi proses seleksi pencalonan kepala desa. Terlebih saat ini, diamanatkan dalam aturan yaitu pembentukan panitia di level kabupaten harus dilaksanakan.

"Saya belum sebut desa yang rawan tapi pasti ada. Misal ada sepuluh calon padahal harusnya lima," katanya. Menurutnya, keterlibatan kampus dalam pilkades diharapkan bisa meminimalisasi praktik kecurangan dalam penyelenggaraan pilkades.

"Dikhawatirkan ada permainan (dalam pilkades). Kita gandeng Unpad terlebih sudah ada MOU (perjanjian kerjasama)," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika